Dino Patti Djalal Nilai Serangan AS Ke Venezuela Berisiko dan Melanggar Hukum Internasional

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai aksi militer Amerika Serikat ke Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, sebagai langkah yang berbahaya, keliru, dan bertentangan dengan hukum internasional.

“Dari hasil sekilas riset kami, para pakar hukum independen dan kredibel--baik dari Barat maupun Global South--umumnya menyimpulkan bahwa tindakan AS di Venezuela melanggar hukum internasional dan Piagam PBB,” kata Dino dalam pernyataan sikap FPCI di Jakarta, Rabu.

Dino yang juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat menyampaikan bahwa sejumlah anggota Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun sebagian dari Partai Republik, bahkan menyatakan tindakan Washington di Venezuela bersifat ilegal dan tidak dapat dibenarkan.

Ia menambahkan, mayoritas anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memiliki pandangan yang sejalan terkait tindakan tersebut.

Menurut Dino, langkah AS di Venezuela memiliki kemiripan dengan invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 1979, ketika operasi militer digunakan untuk menyingkirkan dan membunuh Presiden Hafizullah Amin yang menentang Kremlin, lalu menggantikannya dengan pemerintahan yang berpihak kepada Soviet.

“Waktu itu, Amerika menentang keras invasi Soviet terhadap Afghanistan,” katanya.

“Bahwasannya sebagian warga Venezuela kini bersukacita menyambut perubahan rezim ini tidak mengubah hakikat persoalannya, sebagaimana euforia rakyat Irak pada 2003--yang diakui sendiri oleh Presiden Trump--tidak mengubah kenyataan bahwa invasi AS terhadap Irak tetap adalah kebijakan yang salah,” imbuhnya.

Dino menyatakan sikap FPCI tersebut sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang sebelumnya juga melontarkan kritik terhadap penangkapan Presiden Maduro.

“Kami di FPCI juga berpendapat bahwa jika memang Presiden Maduro harus diadili, maka itu harus dilakukan di Venezuela, oleh pengadilan Venezuela, dan dengan jaminan proses peradilan yang fair,” tegasnya.

Ia menilai tujuan utama dari agresi tersebut tampak jelas, yakni untuk menguasai sumber daya minyak Venezuela demi kepentingan perusahaan minyak Amerika Serikat.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam perebutan sumber daya alam, penggunaan kekuatan militer oleh AS untuk mengganti pemerintahan suatu negara dinilai menciptakan preseden berbahaya yang dapat ditiru oleh negara lain, ujarnya.

Menurut Dino, langkah tersebut berpotensi menyeret dunia menuju tatanan internasional yang semakin tidak stabil. “Tentu saja, AS tidak dapat mengklaim bahwa hanya mereka sendiri yang 'berhak' untuk menggulingkan pemerintahan lain dan menciduk pemimpinnya,” katanya.

Ia menambahkan, sikap eksepsionalisme yang bersifat egoistis seperti itu tidak akan diterima oleh mayoritas negara di dunia.

Hal tersebut, lanjut Dino, dapat membawa masyarakat internasional ke kondisi yang lebih buruk, di mana kekuatan yang tak terbendung, keserakahan, serta lawlessness berpadu secara toxic dan memicu keresahan di antara bangsa-bangsa.

Dino mengingatkan agar dunia tidak dibiarkan jatuh ke dalam pembagian wilayah pengaruh, di mana kekuatan menjadi satu-satunya penentu, aturan diabaikan, dan hierarki kekuasaan lebih dominan dibandingkan kesetaraan.

Ia juga menyinggung hubungan Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terjalin dalam kerangka Comprehensive Strategic Partnership, yang merupakan tingkat kemitraan tertinggi bagi Indonesia.

Namun demikian, dalam isu Venezuela—sebagaimana juga pada isu Palestina—Dino mendorong Pemerintah Indonesia untuk tetap menyampaikan sikap kritis secara lugas dan terbuka kepada Pemerintah AS, sebagaimana pernah dilakukan Indonesia dalam menangani konflik Kamboja, Konvensi Hukum Laut PBB, serta invasi AS ke Irak.

“Sebagai sesama mitra, selalu ada ruang untuk kritik yang sehat. Ingatlah bahwa kemitraan ini didasarkan pada kesetaraan, kedaulatan dan sikap saling menghormati, bukan subordinasi. Jika AS tersinggung dikritik Indonesia, maka berarti AS bukan mitra sejati Indonesia. Apalagi AS sendiri sudah sering mengkritik Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pada kenyataannya, tindakan Amerika Serikat di Venezuela bertentangan dengan sejumlah prinsip dasar yang selama ini dipegang Indonesia, antara lain prinsip non-intervensi, larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain, serta kemandirian politik setiap negara.

(Sumber : Antara)