Di samping itu, KSAD pun memastikan institusinya tidak akan menoleransi jika ada anggota TNI yang berbisnis ilegal.

"Kalau bisa dibikin koridor ya, kita kerjakan. Kalau memang UU-nya mengatakan tidak boleh ya sudah tidak usah berbisnis," tutur Maruli.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga mantan Panglima TNI Moeldoko menyatakan, pihaknya tidak setuju anggota TNI menjalankan bisnis karena TNI harus bersikap profesional dalam pekerjaannya.

Dia menilai anggota TNI tidak boleh bergeser dari bidang pekerjaannya untuk beralih menjalankan bisnis.

"Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Lah nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional. Jangan bergeser dari itu. Enggak ada lagi yang bergeser dari itu," ujar Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (22/7/2024).

Moeldoko menjelaskan bahwa sebelumnya TNI memang memiliki lembaga yayasan.

Lembaga yayasan tersebut, kata Moeldoko, cenderung sebagai media berbisnis. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi lembaga yayasan di TNI.