Selain Indonesia, Puluhan Negara Ini Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajak puluhan negara untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian yang digagasnya, sebuah forum yang diklaim bertujuan membantu penyelesaian berbagai konflik dunia.

Meski sejumlah sekutu AS merespons ajakan tersebut secara berhati-hati dan sebagian menolak, beberapa negara lain justru menyatakan kesediaannya untuk bergabung.

Dilansir dari Reuters, Kamis, 22 Januari 2026, sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim, di antaranya Arab Saudi, Turki, dan Indonesia, telah menyepakati keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian tersebut.

Gagasan pembentukan Dewan Perdamaian pertama kali disampaikan Trump pada September tahun lalu, bertepatan dengan pengumuman rencananya untuk mengakhiri perang di Gaza. Namun, belakangan Trump menegaskan bahwa cakupan kerja dewan itu tidak hanya terbatas pada Jalur Gaza, melainkan diperluas untuk menangani konflik-konflik lain di berbagai belahan dunia.

Trump sendiri disebut akan menjadi ketua pertama Dewan Perdamaian. Dalam bagian pembukaan draf piagam pembentukannya disebutkan bahwa dewan tersebut berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, dan mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik.

Baca Juga: Trump Klaim Putin Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Dalam draf yang sama juga diatur bahwa masa keanggotaan negara anggota dibatasi selama tiga tahun. Namun, negara dapat memperoleh status keanggotaan permanen apabila bersedia membayar masing-masing sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,9 miliar guna mendukung pendanaan aktivitas Dewan Perdamaian.

Gedung Putih telah mengumumkan tujuh anggota Dewan Eksekutif Pendiri yang akan memandu jalannya Dewan Perdamaian. Mereka terdiri atas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio; utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff; menantu Trump, Jared Kushner; mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair; miliarder AS sekaligus CEO Apollo Global Management Marc Rowan; Presiden World Bank Group Ajay Banga; serta Wakil Penasihat Keamanan Gedung Putih Robert Gabriel.

Seorang pejabat senior Gedung Putih yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sekitar 35 pemimpin dunia telah berkomitmen untuk bergabung dari total sekitar 50 undangan yang dikirimkan AS. Negara-negara yang menyatakan bergabung antara lain Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Dari kawasan Eropa, anggota NATO seperti Turki dan Hungaria juga menyatakan kesediaannya.

Seorang penggemar Club Palestino mengibarkan bendera Palestina selama pertandingan sepak bola liga lokal melawan Santiago Wanderers di stadion La Cisterna di Santiago, Chili, Jumat, 12 Juli 2024.

Selain itu, sejumlah negara lain seperti Indonesia, Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, Argentina, dan Vietnam juga telah mengumumkan rencana bergabung. Armenia dan Azerbaijan, yang sebelumnya mencapai kesepakatan damai dengan mediasi AS pada Agustus tahun lalu, turut disebut akan menjadi bagian dari Dewan Perdamaian.

Namun demikian, keikutsertaan Belarusia menimbulkan kontroversi tersendiri. Negara tersebut, yang dipimpin Presiden Alexander Lukashenko, selama ini dijauhi negara-negara Barat karena catatan pelanggaran hak asasi manusia dan dukungannya terhadap Rusia dalam perang di Ukraina, juga mengumumkan akan bergabung.

Baca Juga: Trump Undang Hungaria Jadi Anggota Pendiri Dewan Perdamaian Gaza

Di sisi lain, tidak semua negara menyambut positif gagasan Trump. Norwegia dan Swedia secara tegas menolak bergabung, sementara Prancis mengindikasikan sikap serupa. Italia menilai keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian berpotensi menjadi langkah yang problematik. Kanada menyatakan pada prinsipnya setuju, tetapi masih membahas detail lebih lanjut, sedangkan Ukraina menyebut masih mempertimbangkan proposal tersebut.

Sekutu utama AS seperti Inggris, Jerman, dan Jepang hingga kini belum menyampaikan sikap publik yang jelas. Sementara itu, Rusia dan China belum memberikan tanggapan resmi. Meski Trump mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin telah setuju untuk bergabung, Putin sendiri menyatakan masih mempelajari proposal Dewan Perdamaian tersebut.