Prabowo Kritik Negara Besar yang Dinilai Melanggar Demokrasi dan HAM

Ntvnews.id, Bogor - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap negara-negara besar yang dinilainya tidak konsisten dalam menjalankan nilai-nilai yang selama ini mereka ajarkan kepada negara lain, mulai dari demokrasi, hak asasi manusia, hingga perlindungan lingkungan hidup. Kritik tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.

Dalam pengantarnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa bangsa Indonesia selama ratusan tahun pernah mengalami intervensi, gangguan, serta penjajahan oleh kekuatan asing. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah menjadi hal yang sangat penting agar bangsa tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

"Ini harus kita mengerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu," kata Prabowo.

Baca Juga: Danantara Dukung Reformasi Total Pasar Modal Demi Pulihkan Kepercayaan Investor

Prabowo kemudian menegaskan bahwa kondisi dunia saat ini memberi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk melihat realitas hubungan internasional secara lebih jernih. Ia menyoroti sikap negara-negara besar yang kerap mengampanyekan nilai demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan, namun pada praktiknya justru melanggar prinsip-prinsip tersebut.

"Kenapa saya katakan itu? Saudara-saudara, karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya, kita melihat sekarang negara-negara besar, yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, menjaga lingkungan hidup, mereka melanggar apa yang mereka ajarkan," lanjutnya.

Prabowo Subianto di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah (NTVnews)

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung berbagai konflik global yang menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah, sementara banyak negara memilih untuk bersikap diam.

"Di mana hak asasi manusia, di mana demokrasi yang mereka ajarkan, karena itu saudara-saudara kita sebagai pemimpin, kita harus waspada kita harus mengerti," ujarnya.