Prabowo Bahas Isu Strategis Luar Negeri dengan Mantan Menlu, Soroti Hal Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta anggota Komisi I DPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait politik luar negeri Indonesia, termasuk partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menilai pertemuan itu menjadi momen penting bagi para tokoh di luar pemerintahan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dan menyeluruh dari Presiden Prabowo, di tengah beredarnya beragam persepsi publik yang belum tentu didukung informasi lengkap.

"Jadi dalam diplomasi memang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan banyak hal, bersifat konfidensial, yang rahasia. Karena itu kita yang di luar pemerintahan, baik para mantan menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, akademisi, juga tidak selalu dapat memperoleh informasi yang akurat, apalagi kalau itu dari sumber informasi melalui tulisan, ungkapan di media massa, apalagi media sosial. Karena itu satu kesempatan berharga bahwa sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui," ujar dia.

Baca Juga: PKB Dukung Langkah Diplomasi Prabowo, Termasuk Peran Indonesia di Board of Peace

Hassan menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP telah melalui dua tahapan konsultasi, yakni di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York serta melalui komunikasi intensif dengan tujuh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurutnya, delapan negara tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan di dalam BoP.

"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace," jelasnya.

Ia juga menanggapi perdebatan publik terkait kemungkinan kontribusi dana dari Indonesia. Hassan menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan mengenai waktu maupun besaran kontribusi tersebut. Namun, ia memastikan bantuan yang diberikan nantinya akan diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza.

Tokoh dan akademisi politik luar negeri di Istana

Menanggapi kritik bahwa Board of Peace berada di luar kerangka PBB, Hassan menilai hal tersebut tidak perlu disikapi secara apriori. Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah, berbagai upaya penyelesaian konflik internasional juga pernah dilakukan di luar mekanisme PBB dan tetap menghasilkan solusi.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menegaskan bahwa Presiden Prabowo memastikan Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmennya terhadap perjuangan Palestina dan tetap konsisten mendukung solusi dua negara (two-state solution).

Baca Juga: Dalam Gencatan dan Berdirinya Board of Peace, Keberutalan Israel Terus Berlanjut di Gaza Palestina

Lebih lanjut, Alwi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga menegaskan Indonesia memiliki opsi untuk keluar dari Board of Peace apabila ke depan arah kebijakannya tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina," kata dia.