Kejagung: 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO Rugikan Negara Rp14,3 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta - Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi dalam kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya sepanjang 2022–2024 berdampak besar terhadap penerimaan negara.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan penyimpangan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi tata kelola komoditas strategis nasional.

“Perbuatan penyimpangan ini menimbulkan dampak luas dan sistemik. Tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis dan rasa keadilan di masyarakat,” ujar Syarief di Gedung Jampidsus Kejagung, Selasa 10 Februari 2026.

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO 2022–2024 (ANTARA)

Dari sisi fiskal, penyimpangan tersebut menyebabkan tidak terbayarnya bea keluar dan pungutan sawit (levy) dalam jumlah yang sangat signifikan. Padahal, penerimaan tersebut merupakan hak negara sekaligus instrumen penting dalam pengelolaan komoditas strategis nasional.

Selain itu, praktik tersebut membuat kebijakan pengendalian ekspor CPO menjadi tidak efektif. Komoditas yang semestinya tunduk pada pembatasan, pelarangan, serta kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri justru dapat diekspor melalui penggunaan klasifikasi yang tidak sesuai. Akibatnya, tujuan perlindungan kepentingan masyarakat menjadi tereduksi.

Syarief juga menyoroti terganggunya tata kelola komoditas strategis akibat praktik penyimpangan klasifikasi dan pengabaian ketentuan hukum.

Menurutnya, hal ini berpotensi melemahkan kewibawaan regulasi negara, merusak kepastian hukum dalam sistem perdagangan komoditas strategis, dan menciptakan preseden buruk jika tidak ditindak tegas.

Terkait besaran kerugian, Kejagung menyebut perhitungan resmi masih dilakukan oleh tim auditor. Namun, estimasi sementara dari penyidik menunjukkan kerugian keuangan negara dan/atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan berada di kisaran Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Sebagian besar kerugian tersebut disebut terkonsentrasi pada aktivitas ekspor yang dilakukan sejumlah grup perusahaan selama periode 2022–2024.

“Itu baru kerugian keuangan negara dan belum termasuk potensi kerugian perekonomian negara yang saat ini juga masih dalam penghitungan,” kata Syarief.

TERPOPULER

VIRAL

TERKINI