Bukan Sekadar Gizi, MBG Jadi Mesin Ekonomi Baru Daerah

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 12 Feb 2026, 14:10
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Penulis & Editor
Bagikan
Dewan Pakar BGN, Prof. Ikeu Tanziha, MS dalam forum Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE) 2026. Dewan Pakar BGN, Prof. Ikeu Tanziha, MS dalam forum Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE) 2026. (Ntvnews/Dedi)

Ntvnews.id, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berorientasi pada perbaikan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Dewan Pakar Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Ikeu Tanziha, MS menegaskan bahwa MBG membuka pasar yang sangat besar bagi UMKM dan petani lokal.

“Program ini adalah pasar yang jelas. Pasarnya ada, kebutuhannya pasti, volumenya besar,” ujar Prof. Ikeu dalam Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE) 2026 yang digelar di Nusantara Ballroom, NT Tower, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Dengan 22.793 SPPG yang beroperasi dan melayani jutaan porsi setiap hari, kebutuhan bahan pangan seperti telur, sayur, beras, hingga roti menjadi peluang ekonomi yang signifikan di setiap daerah.

Pemberdayaan UMKM dan Petani Lokal

Prof. Ikeu menjelaskan bahwa MBG tidak menerapkan standar menu nasional yang seragam. Menu disesuaikan dengan potensi dan preferensi lokal.

“Tidak mungkin menu di Jawa disamakan dengan Papua. Kita sesuaikan dengan bahan baku lokal. Itu justru agar ekonomi di wilayah tersebut tumbuh,” katanya.

Pendekatan ini memungkinkan petani, peternak, dan UMKM setempat menjadi pemasok tetap bagi SPPG. Dengan permintaan rutin dan skala besar, roda ekonomi daerah terdorong secara langsung.

Sebagai ilustrasi, jika satu SPPG membutuhkan 3.000 roti per hari, maka di satu kecamatan dengan 10 SPPG terdapat kebutuhan 30.000 roti per hari. Produksi ini bisa dipenuhi oleh UMKM lokal yang dibina oleh dinas terkait.

“Inilah ekonomi kerakyatan. Petani dan UMKM punya kepastian pasar,” ujarnya.

Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

BGN membentuk satuan tugas di tingkat kabupaten/kota untuk memastikan kolaborasi lintas dinas berjalan efektif. Selain itu, telah dilakukan berbagai nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah guna memperkuat ekosistem produksi pangan lokal.

Prof. Ikeu menegaskan bahwa pembangunan gizi tidak bisa berdiri sendiri. Faktor pendapatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kebijakan publik turut memengaruhi ketahanan gizi nasional.

“Untuk membangun Indonesia Emas 2045, bukan hanya BGN yang bekerja. Semua elemen pemerintah harus bersinergi,” katanya.

Menurutnya, MBG merupakan strategi ganda: memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis produksi pangan.

Dengan pendekatan inklusif, berbasis data presisi, dan kolaborasi lintas sektor, program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

x|close