Palestina sebut Israel Hambat Tugas Komite Gaza Usulan Trump

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Feb 2026, 09:00
thumbnail-author
Beno Junianto
Penulis & Editor
Bagikan
Warga Palestina berjalan melewati puing-puing bangunan yang hancur setelah kembali ke Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, pada 12 Oktober 2025. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada hari Jumat. ANTARA/Xinhua/Rizek Ab Warga Palestina berjalan melewati puing-puing bangunan yang hancur setelah kembali ke Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, pada 12 Oktober 2025. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada hari Jumat. ANTARA/Xinhua/Rizek Ab (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Israel menghalangi tugas komite nasional Palestina yang dibentuk untuk mengelola Jalur Gaza sesuai dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kata Wakil Menteri Luar Negeri Palestina Omar Awadallah kepada RIA Novosti, Senin (16/2).

"Israel melarang anggota komite nasional pengelola Gaza masuk ke Jalur Gaza," katanya.

Diplomat itu mengatakan "keberadaan komite yang dibentuk untuk memastikan stabilitas, mengembalikan tugas-tugas pemerintah Palestina, dan menghentikan semua kejahatan terhadap rakyat Palestina tidak sesuai dengan kepentingan otoritas Israel saat ini".

Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, pada pertengahan Januari mengumumkan peluncuran fase kedua rencana perdamaian Gaza, yang menetapkan penarikan pasukan Israel dari sejumlah besar wilayah di Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional serta pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk Dewan Perdamaian.

Baca Juga: Israel Luncurkan 14 Serangan Udara ke Lebanon

Meski transisi fase kedua rencana Trump sudah diumumkan, bentrokan antara Palestina dan Israel di wilayah tersebut masih terus dilaporkan.

 

Isu tentang persetujuan anggaran dan waktu dimulainya kegiatan komite akan menjadi agenda pertemuan pertama Dewan Perdamaian (BoP) yang akan berlangsung di Washington pada 19 Februari.

Pemerintah AS telah mengirim undangan kepada sekitar 50 pemimpin negara untuk berpartisipasi pada pertemuan tersebut, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

ANTARA

x|close