Tangkapan layar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual dari Korea Selatan yang dipantau di Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/Imamatul Silfia/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penyesuaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring di Jakarta, Selasa, Airlangga menjelaskan bahwa optimalisasi tersebut dilakukan dengan menyediakan makanan segar selama lima hari untuk penerima manfaat, khususnya anak sekolah.
“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” kata Airlangga.
Baca Juga: Antusiasme Relawan SPPG di Hari Pertama Operasional Kembali MBG
Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku secara menyeluruh. Pemerintah memberikan pengecualian untuk wilayah tertentu, seperti asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya transformasi struktural pemerintah dalam mendorong ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tangguh, terutama di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa distribusi makanan segar dalam program MBG akan dilakukan lima kali dalam seminggu untuk anak sekolah.
Sementara itu, untuk wilayah 3T, pemerintah akan menyalurkan makanan kering yang tidak memerlukan pengolahan rumit.
Baca Juga: BGN Perketat SOP Program MBG, Ratusan SPPG Masih Dihentikan Sementara
"Makanan fresh (segar) dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah. Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering bukan makanan olahan, contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," ucapnya di Jakarta, Selasa.
Menurut Nanik, skema distribusi ini dirancang untuk menjaga kualitas serta kesegaran bahan pangan, sekaligus mempertimbangkan efektivitas distribusi di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Lebih lanjut, BGN menekankan pentingnya pendataan yang akurat dalam menentukan wilayah penerima kebijakan khusus tersebut.
Penentuan prioritas ini merujuk pada data terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, khususnya untuk intervensi gizi di wilayah timur Indonesia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
