Pemerintah Buka Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih

Ntvnews.id

, Jakarta - Pemerintah melalui panitia seleksi nasional resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk mengisi 30.000 posisi manajer pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa tahap awal seleksi ini menyediakan sebanyak 30.000 formasi.

Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Rekrutmen ini terbuka untuk lulusan D3, D4, hingga S1 dari semua jurusan. Adapun syarat yang ditetapkan meliputi batas usia maksimal 35 tahun serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. Proses pendaftaran dibuka hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi.

Zulkifli menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa dipungut biaya apapun.

Baca Juga: Menteri Zulkifli Hasan Diserang di Sosial Media, Legislator PAN Buka Suara

Ia menjelaskan bahwa peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di bawah naungan BUMN, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Lebih lanjut, Zulkifli menyampaikan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap sesuai target pemerintah, dengan pembangunan 30.000 unit Kopdes Merah Putih yang ditargetkan rampung pada periode Juni hingga Juli 2026.

Baca Juga: 4.741 Kopdes Merah Putih Rampung, Pemerintah Siapkan Operasional dan Rekrut Tenaga Lokal

Ia juga menekankan pentingnya peran strategis manajer koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujar dia.

Proses rekrutmen ini dikoordinasikan oleh BP BUMN serta didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, hingga Kementerian Keuangan.

(Sumber: Antara)