Ntvnews.id, Jakarta - Pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu ketegangan baru di internal pemerintahan Israel. Alih-alih disambut solid, keputusan tersebut justru memantik kemarahan di kalangan menteri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Sumber ketegangan ini bukan hanya pada substansi gencatan senjata, tetapi juga pada cara keputusan itu dikomunikasikan. Netanyahu dilaporkan hanya menyampaikan informasi kepada jajaran kabinet keamanan melalui sambungan telepon pada Kamis (16/4), tanpa melalui mekanisme voting yang lazim dilakukan dalam pengambilan keputusan strategis.
Media Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa panggilan tersebut berlangsung sangat singkat, hanya beberapa menit, dan sebatas pemberitahuan tanpa diskusi mendalam. Dalam komunikasi itu, Netanyahu menyebut bahwa gencatan senjata akan mulai berlaku pada tengah malam hari yang sama, mengikuti permintaan Trump, dengan catatan pasukan Israel tetap berada di posisi mereka.
Baca Juga: Teheran Minta AS dan Israel Bertanggung Jawab Atas Pembunuhan Pejabat Iran
Keputusan yang terkesan sepihak ini memicu reaksi keras. Para menteri disebut “marah” karena tidak dilibatkan atau setidaknya diberi informasi sebelumnya sebelum pengumuman resmi disampaikan ke publik. Laporan dari stasiun televisi KAN juga menyoroti bahwa Netanyahu tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan penjelasan rinci kepada kabinetnya mengenai isi dan implikasi gencatan senjata tersebut.
Kritik tidak hanya datang dari dalam kabinet, tetapi juga dari kubu oposisi. Yair Lapid menilai langkah tersebut sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam menepati janji.
"Ini bukan pertama kalinya janji pemerintahan ini gagal di kenyataan," sebut Lapid dalam pernyataan via media sosial X.
Nada lebih keras disampaikan oleh Avigdor Lieberman. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warga Israel, khususnya yang tinggal di wilayah utara. "Gencatan senjata di Lebanon adalah pengkhianatan terhadap penduduk di wilayah Israel bagian utara," kritiknya.
Di sisi lain, pengumuman Trump menjadi titik awal dari kesepakatan penghentian sementara konflik. Pada Kamis (16/4) pagi waktu AS, Trump menyatakan bahwa Israel dan Lebanon sepakat menjalankan gencatan senjata selama 10 hari, dimulai pada tengah malam waktu setempat di Tel Aviv dan Beirut.
Baca Juga: Kalia Siska Ramaikan Soundcore Siang Ini Lewat Single Pecah Seribu
"Saya baru saja melakukan percakapan yang luar biasa dengan Presiden Joseph Aoun yang sangat dihormati, dari Lebanon, dan Perdana Menteri Bibi Netanyahu, dari Israel. Kedua pemimpin ini telah sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka, mereka akan secara resmi memulai gencatan senjata selama 10 hari pada pukul 17.00 sore EST," kata Trump dalam pengumuman via Truth Social.
Kesepakatan ini muncul setelah adanya pembicaraan langsung yang jarang terjadi antara perwakilan Israel dan Lebanon di Washington DC pada Selasa (14/4), dengan mediasi dari Amerika Serikat.
Konflik antara kedua pihak sendiri telah berlangsung sejak awal Maret, ketika kelompok Hizbullah di Lebanon melancarkan serangan ke wilayah Israel. Sejak itu, eskalasi meningkat tajam. Serangan udara Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 2.000 orang dan memaksa lebih dari satu juta warga Lebanon mengungsi. Selain itu, Israel juga mengirimkan pasukan darat ke wilayah selatan Lebanon yang berbatasan langsung dengan negaranya.
Di tengah situasi tersebut, pengumuman gencatan senjata oleh Trump memang membuka peluang jeda konflik. Namun, di dalam negeri Israel, keputusan itu justru memperlihatkan retakan politik yang semakin jelas di tubuh pemerintahan Netanyahu.
Arsip - Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu (kiri) berbincang dengan Presiden AS Donald Trump. (ANTARA/Anadolu/py/pri.) (Antara)