Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan akan memperkuat kerja sama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam penyediaan data yang mendukung percepatan pemenuhan hak anak secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa kolaborasi ini akan terus dikembangkan, terutama dalam pemanfaatan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk berbagai pengukuran terkait perkembangan anak.
“Kolaborasi yang akan kami teruskan antara lain adalah mengeksplorasi kekayaan data dan informasi dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), terutama terkait dengan pengukuran perkembangan anak usia dini, Early Childhood Development Index (ECDI),” ujar dia dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 20 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa kemitraan antara BPS dan UNICEF selama ini telah memberikan kontribusi penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas, khususnya terkait kesejahteraan dan pemenuhan hak anak.
Baca Juga: BPS Temukan 11 Ribu Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran
Kerja sama tersebut telah menghasilkan sejumlah capaian, di antaranya pengembangan indikator Early Childhood Development Index (ECDI), analisis kemiskinan anak multidimensi, serta kajian kesehatan dan gizi anak berbasis Susenas.
Seluruh upaya ini, katanya yang akrab dipanggil Winny, menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPS dengan UNICEF bisa menghasilkan data lebih baik dan bermakna untuk pembangunan lebih tepat sasaran.
Amalia juga menegaskan komitmen BPS untuk melanjutkan kerja sama ini di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Untuk ke depan, BPS menegaskan komitmen untuk terus mendukung keberlanjutan kerja sama ini antara BPS dengan UNICEF di bawah tentunya koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,” ungkapnya.
Baca Juga: Sinergi Kemensos dan BPS Perbarui Data Sosial Ekonomi Nasional
Selain penguatan data dasar, BPS dan UNICEF juga akan mengembangkan penghitungan indikator makanan pendamping ASI hingga tingkat kabupaten/kota menggunakan metode Small Area Estimation (SAE) agar data lebih terperinci.
Langkah ini dilakukan karena UNICEF membutuhkan data yang tidak hanya bersifat agregat, tetapi juga data terpilah untuk analisis yang lebih mendalam.
BPS juga akan berkolaborasi dalam penyusunan analisis dampak pemberian makanan bayi dan anak terhadap stunting, serta penguatan data sosial ekonomi terkait isu anak.
“Tentunya kami akan terus berkomitmen untuk berkolaborasi dengan UNICEF untuk terus menghadirkan data-data statistik yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam pembangunan, dan tentunya kami akan terus menghadirkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak,” kata Amalia.
(Sumber: Antara)
Tangkapan layar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam agenda Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (20/4/2026). ANTARA/ (Muhammad Baqir Idrus Alatas) (Antara)