Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi keterangan kepada awak media usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026. ANTARA/Harianto (Antara)
Ntvnews.id
Dalam rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta Rabu, 22 April 2026, AHY menyampaikan bahwa kontribusi emisi dari moda kereta api di Indonesia tergolong sangat rendah, yakni kurang dari satu persen atau sekitar 0,6 persen.
Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan moda transportasi darat lainnya.
Sebaliknya, sektor transportasi darat secara keseluruhan menyumbang sekitar 89 persen terhadap total emisi, yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah kendaraan serta ketergantungan masyarakat terhadap transportasi berbasis jalan.
"Nah, emisi, tadi saya sudah sampaikan di depan ternyata kereta api ini menyumbang di Indonesia ini emisi gas rumah kaca yang terendah itu less than 1 persen, 0,6 persen," kata AHY.
Baca Juga: Tekan Biaya Logistik, AHY Dorong Percepatan Kereta Api Trans Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi
AHY menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam kebijakan transportasi nasional, tanpa mengesampingkan moda lain, namun tetap mengoptimalkan peran kereta api sebagai solusi untuk menekan emisi.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian yang dinilai belum proporsional.
Data dari kementerian terkait menunjukkan bahwa anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangunan jalur kereta api dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai contoh, pada 2023 alokasi anggaran untuk sektor jalan mencapai sekitar Rp86,9 triliun, sementara pembangunan prasarana kereta api hanya sekitar Rp6,5 triliun. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam mendukung sistem transportasi nasional.
AHY menegaskan bahwa ketimpangan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar pembangunan transportasi dapat lebih seimbang, sekaligus mendukung efisiensi logistik dan pengurangan emisi karbon secara nasional.
Lebih lanjut, ia mendorong eksplorasi pengembangan jaringan kereta api di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera yang dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.
Baca Juga: AHY Dorong Pemerataan Infrastruktur hingga ke Desa dan Wilayah Tertinggal
Saat ini, panjang jalur kereta api di Sumatera sekitar 1.871 kilometer, sementara kebutuhan tambahan berdasarkan jumlah penduduk mencapai 7.837 kilometer, bahkan bisa lebih tinggi jika memperhitungkan luas wilayah.
Ia juga menyebut adanya sejumlah proyek yang dapat menjadi capaian awal atau quick win, salah satunya pengembangan jalur Banda Aceh hingga Besitang yang memiliki potensi strategis.
Pengembangan wilayah tersebut dinilai penting karena berada di kawasan yang sedang menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga dapat diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan.
Selain Sumatera, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan yang saat ini belum memiliki jalur (0 kilometer), serta pengembangan di Sulawesi yang saat ini baru memiliki sekitar 109 kilometer jalur, dengan kebutuhan mencapai 3.284 kilometer.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
