Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan paparan dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026). (ANTARA/Aria Ananda) (Antara)
Ntvnews.id
Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penajaman atau refocusing belanja pemerintah agar program prioritas tetap berjalan secara efisien dan berkualitas.
“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Menurut Juda, kebijakan ini dinilai lebih rasional karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan. Ia menambahkan bahwa jika dihitung dalam satu bulan, potensi penghematan bisa mencapai sekitar Rp4 triliun.
Baca Juga: Cek Fakta: APBN RI Hanya Cukup 3 Bulan dan Rupiah Bisa Tembus Rp20.000 per Dolar AS
“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya.
Selain penghapusan pada hari Sabtu, pemerintah juga menghentikan penyaluran program MBG selama masa libur sekolah sebagai bagian dari upaya penajaman kebijakan. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program prioritas dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.
“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” ucapnya.
Baca Juga: Menkeu Beberkan Kondisi APBN: Uang Kita Masih Banyak
Lebih lanjut, Juda mengungkapkan bahwa pemerintah turut melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi. Ia menegaskan bahwa operasional SPPG yang tidak sesuai standar akan dihentikan sementara sebagai bentuk pengawasan kualitas.
Kebijakan penajaman belanja ini juga dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan harga minyak global. Pemerintah, kata Juda, memilih untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat, meskipun berdampak pada peningkatan beban subsidi.
Sebagai langkah tambahan, pemerintah juga melakukan pengendalian belanja serta mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk melalui penerapan sistem perpajakan coretax dan memanfaatkan potensi peningkatan pendapatan dari komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
