Kemenhub Datangi Pool Taksi Green SM di Bekasi Usai Kecelakaan Kereta

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan bergerak cepat merespons kecelakaan kereta di Bekasi Timur dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam.

Langkah ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk memastikan bahwa standar keselamatan angkutan umum benar-benar dijalankan, terutama terkait Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa sidak difokuskan pada aspek mendasar keselamatan operasional, mulai dari kondisi kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga kesiapan dan kesehatan pengemudi.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum, terdapat sejumlah elemen keselamatan yang harus dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini untuk memastikan seluruh aspek tersebut dijalankan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum operasi hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” kata Aan.

Pool Green SM Bekasi dipilih sebagai lokasi pemeriksaan karena menjadi basis operasional armada yang diduga berkaitan dengan insiden kecelakaan tersebut. Dari hasil awal, Kemenhub menemukan sejumlah catatan yang masih akan didalami lebih lanjut.

Baca Juga: Garuda Indonesia Gelar GOTF 2026, Tawarkan 200 Ribu Kursi Diskon Rute Domestik dan Internasional

Untuk memperkuat hasil investigasi, pemeriksaan lanjutan juga akan dilakukan di pool pusat perusahaan di kawasan Kemayoran, Jakarta. Langkah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap sistem keselamatan perusahaan.

Tak hanya itu, Kemenhub juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) guna mengusut dugaan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan antara KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menyatakan bahwa sidak ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang diperkuat ketika terjadi insiden.

“Dalam hal terjadi insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil audit akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin operasional, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Melalui sidak ini, Kemenhub menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan keselamatan transportasi darat, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.