Prabowo: Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi yang Egaliter

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya penerapan ekonomi Pancasila saat menyampaikan pidato dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia telah dirumuskan secara jelas oleh para pendiri bangsa. Menurutnya, sistem perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan dan semangat kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

"Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan, ekonomi kita, berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita," ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa konsep ekonomi tersebut merupakan warisan pemikiran para tokoh pendiri bangsa yang telah dituangkan secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan," sambungnya.

Baca Juga: Prabowo: Perekonomian Indonesia harus berdasarkan Pancasila

Berdasarkan prinsip tersebut, Prabowo menilai koperasi harus kembali diperkuat dan dikembangkan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Selain koperasi, Presiden juga menekankan pentingnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ia juga mendorong agar desa-desa di seluruh Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan pemerataan pembangunan.

"Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu, rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan," imbuh Prabowo.

Melalui konsep Ekonomi Pancasila tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian dan kesejahteraan bangsa.