Pertamina Blokir 394 Ribu Nomor Kendaraan yang Langgar Aturan BBM Subsidi

Ntvnews.id, Jakarta - Pertamina Patra Niaga memblokir 394 ribu nomor kendaraan yang diduga melakukan kecurangan dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, memastikan penyaluran tepat sasaran, dan menjaga keadilan bagi masyarakat yang berhak.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, 17 November 2025.

"Dari sisi pengawasan sistem subsidi, (Pertamina Patra Niaga) telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM (subsidi) di SPBU," kata Ega.

Ega tidak merinci bentuk kecurangan yang dilakukan, tetapi menegaskan pemblokiran ini bertujuan untuk mencegah kendaraan-kendaraan tersebut membeli BBM subsidi. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU hingga pertengahan November 2025.

Baca Juga: Pertamina Blokir 3.500 Kendaraan di Sumbar, Diduga Salahgunakan BBM Subsidi

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi menjangkau seluruh Indonesia melalui 231 fasilitas, termasuk terminal BBM, terminal LPG, dan depo pengisian pesawat udara. Perusahaan mengoperasikan 15.345 titik penyaluran, termasuk 573 lokasi program BBM Satu Harga yang memperluas akses energi secara merata.

Lebih lanjut, Ega mengatakan pemasaran Pertamina tumbuh positif, dan perusahaan terus mendorong penjualan produk nonsubsidi serta menerapkan digitalisasi untuk memantau dan mengawasi transaksi produk subsidi.

"Program-program strategis yang terus kita dorong selama tahun 2025 antara lain program subsidi tepat baik untuk sektor BBM maupun sektor LPG. Untuk sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran BBM jenis solar maupun jenis Pertalite," jelasnya.

Baca Juga: Kontribusi Pertamina ke Negara Capai Rp262 Triliun Hingga September 2025

Ega menambahkan, penyaluran BBM jenis bahan bakar tertentu (JBT) solar maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite kini sudah terkendali. Kuota solar hingga Oktober 2025 diperkirakan berada di bawah 1,5 persen dari kuota yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga, sedangkan kuota Pertalite diperkirakan under 10 persen dari kuota 2025.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga mendorong pertumbuhan produk ramah lingkungan melalui penjualan Pertamax Green. Saat ini, 168 SPBU di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten menjual produk tersebut. "Animo masyarakat cukup baik, sales growth sampai dengan saat ini kurang lebih 80 persen dibanding tahun 2024," kata Ega.

(Sumber: Antara)