Ada “Jatah Preman” Kepala Daerah di Kasus OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Ntvnews.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya modus “jatah preman” dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Jatah preman itu diperuntukkan bagi kepala daerah. 

“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 4 November 2025 kemarin.

Budi menjelaskan bahwa penambahan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau juga terkait dengan unit pelaksana teknis (UPT).

“Dengan demikian, dalam pemeriksaan yang dilakukan sampai dengan malam ini juga dilakukan terhadap Kepala-Kepala UPT,” tambahnya.

KPK memeriksa sejumlah pihak dalam OTT ini, antara lain Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Muhammad Arif Setiawan, Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda, Tata Maulana selaku orang kepercayaan Gubernur, serta Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur, untuk mengusut dugaan korupsi dan modus yang terjadi.

Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Gubernur Abdul Wahid beserta sembilan orang lainnya. OTT ini merupakan yang keenam sepanjang tahun 2025.

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 4 November 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin, 3 Nov (Antara)

Baca Juga: Ini Identitas 10 Orang yang Ditangkap dalam OTT Gubernur Riau

Beberapa OTT sebelumnya di tahun ini antara lain:

1. Maret 2025 – OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

2. Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

3. 7-8 Agustus 2025 – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

4. 13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta mengenai dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

5. 2025 – OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.

(Sumber: Antara)