Trump Berlakukan Tarif 25 Persen untuk Negara yang Masih Berdagang dengan Iran

Ntvnews.id, Washington - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin, 12 Januari 2026, mengumumkan kebijakan tarif baru sebesar 25 persen bagi seluruh negara yang masih melakukan perdagangan dengan Iran.

"Berlaku serta merta, negara manapun yang masih berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25 persen terhadap semua bisnis apapun yang mereka lakukan dengan Amerika Serikat," kata Trump melalui Truth Social.

"Keputusan ini bersifat final dan mengikat," ucap dia, menambahkan

Hingga kini, pemerintah AS belum merinci lebih jauh mekanisme maupun jenis impor yang akan terdampak kebijakan tarif tersebut.

Pernyataan Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Presiden AS itu berulang kali menyampaikan ancaman akan menyerang Iran apabila pemerintah di Teheran dinilai menggunakan kekuatan berlebihan dalam meredam gelombang protes di dalam negeri.

Meski demikian, beberapa jam sebelum pengumuman tarif tersebut, Gedung Putih menyatakan bahwa Trump masih membuka peluang dialog dengan Iran. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump "tidak takut" untuk menindaklanjuti ancamannya, termasuk opsi pengerahan kekuatan militer terhadap target-target di Iran jika aparat keamanan menyerang para pengunjuk rasa.

Baca Juga: Menlu Iran Pastikan Situasi Gelombang Protes Terkendali, Internet Masih Dibatasi

Namun, Leavitt menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama Presiden AS.

"Satu hal yang amat dikuasai Presiden Trump adalah menjaga semua opsinya tetap tersedia. Ketika serangan udara menjadi satu dari banyak opsi yang ada di tangan Presiden, diplomasi tetap menjadi pilihan pertama baginya," kata Leavitt.

Ia juga menyebutkan bahwa pernyataan publik yang disampaikan otoritas Iran tidak sepenuhnya sejalan dengan pesan yang diterima pemerintah AS secara tertutup, sehingga Presiden Trump disebut masih ingin mendalami komunikasi tersebut.

"Meski demikian, Presiden berkata bahwa ia tidak takut menggunakan opsi militer jika dan ketika ia merasa diperlukan, dan tidak ada yang lebih tahu soal hal ini daripada Iran," ucap dia.

Sementara itu, situasi di Iran masih diwarnai aksi massa. Unjuk rasa pro-pemerintah berlangsung di sejumlah wilayah pada Senin, 12 Januari 2026, di tengah demonstrasi anti-pemerintah yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan telah berlangsung selama 16 hari.

Baca Juga: Gelombang Protes Iran Tewaskan 648 Demonstran serta 109 Aparat Keamanan

Berdasarkan laporan wartawan Anadolu, massa pendukung pemerintah mengibarkan bendera Iran dan berkumpul di Lapangan Enghelab, dekat Universitas Teheran, untuk "mengecam kekerasan" yang terjadi di ruang publik. Mereka juga mendesak pemerintah agar segera mengatasi persoalan ekonomi, sembari menuding adanya "intervensi asing" dalam urusan domestik Iran.

Aksi serupa turut digelar di sejumlah kota lain, seperti Kerman, Zahedan, dan Birjand di wilayah timur Iran. Sejumlah pejabat Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik keberadaan "pengunjuk rasa bersenjata" yang diduga terlibat dalam serangan terhadap fasilitas umum di beberapa daerah.

Kementerian Intelijen Iran pada Senin, 12 Januari 2026, mengumumkan telah menyita 273 pucuk senjata api dan menahan tiga orang dalam operasi penyergapan terhadap sebuah truk kargo internasional yang melintas di wilayah Iran, sebagaimana dilaporkan kantor berita Fars.

Selain itu, aparat keamanan Iran juga menangkap lima orang yang disebut tergabung dalam "jaringan teroris" dan memiliki keterkaitan dengan partai etnis Kurdi terlarang di kota Khorramabad. Penangkapan lainnya dilakukan terhadap 15 orang yang diduga berhubungan dengan saluran televisi oposisi berbahasa Persia yang beroperasi dari luar negeri.

(Sumber: Antara)