Puan Sebut Usulan Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Masih Lama Dibahas

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (pilkada) belum akan dibahas dalam waktu dekat. Sebab, pelaksanaannya masih lama. Karena itu, pembahasan terhadap usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, belum akan dilakukan.

Menurut dia, tahapan pemilihan yang akan berjalan terlebih dahulu adalah pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).

"Pileg dan pilpres-nya aja belum, gitu," ujar Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Menurutnya saat ini masih dalam momen pembukaan masa sidang. Karena itu, pihaknya akan melihat terlebih dahulu situasi politik setelah pembukaan masa sidang ini, khususnya dari komisi terkait.

Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Sikap Elite Parpol Soal Pilkada Lewat DPRD Tak Sejalan Dengan Pemilih

Baca Juga: Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Diminta Penuhi Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Bupati Bekasi

Menurut dia, partai politiknya, PDIP, akan selalu membuka komunikasi dengan partai lain, dan tak akan pernah menutup kesempatan komunikasi.

"Jadi tidak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra menyatakan mendukung usulan agar kepala daerah yakni gubernur, bupati dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah. Alasannya demi efisiensi dan mencegah polarisasi di masyarakat.

Usulan ini mendapat dukungan sejumlah parpol, salah satunya Golkar.