Mendagri Tegaskan Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera Jadi Prioritas

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menjadi prioritas utama pemerintah pusat.

"Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, para kepala daerah se-Provinsi Sumatera Utara, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut. Rapat berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Mendagri menjelaskan, dirinya dipercaya Presiden untuk memimpin Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Setelah menerima amanah tersebut, ia segera melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk memetakan tingkat kenormalan wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Baca Juga: Mendagri Petakan Tantangan Penanganan Bencana di Wilayah Sumatera

Selain itu, Mendagri juga menghimpun berbagai persoalan di lapangan, termasuk aspirasi para kepala daerah terkait percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda Sumut, Mendagri lebih dulu melaksanakan forum serupa bersama Forkopimda Provinsi Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan suatu daerah telah pulih pascabencana. Indikator tersebut antara lain berfungsinya pemerintahan, pulihnya layanan publik, tersedianya akses pendukung, serta kembali bergeraknya roda perekonomian.

“(Salah satu indikator penting itu) kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pengecekan langsung di sejumlah lokasi serta laporan para kepala daerah di Sumatera Utara, Mendagri menilai kondisi wilayah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan perkembangan pemulihan yang cukup signifikan, terutama di tingkat pemerintahan kabupaten dan kota.

Baca Juga: Mendagri Pimpin Satgas, Fokus Tangani Bencana di Sumatera

Meski demikian, ia mencatat masih terdapat sejumlah desa yang terdampak dan membutuhkan penanganan lanjutan secara maksimal. Di samping itu, kerusakan akses dan ruas jalan di beberapa wilayah juga menjadi perhatian serius pemerintah.

Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama instansi terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan infrastruktur tersebut. Dalam forum tersebut, ia juga menyampaikan kabar positif terkait kondisi perekonomian daerah yang mulai berangsur pulih.

“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” kata Mendagri.

Pada kesempatan itu, Mendagri turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI dan Polri yang dinilai berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera. Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai responsif dan cepat dalam mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.

Baca Juga: Percepat Penyaluran Bantuan di Aceh, Mendagri Minta Kepala Desa Segera Susun Data Warga Penerima

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah, di antaranya sedimentasi di beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan darat akan terus dilakukan secara bertahap.

“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan (rusak), ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota (dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat),” tutur Mendagri.

(Sumber: Antara)