Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah akan meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) pada Senin, 21 Juli 2025, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam rangkaian Hari Koperasi Nasional sekaligus menandai dimulainya program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo dijadwalkan hadir bersama sekitar 8.000 kepala desa dari Jawa Tengah. Selain itu, para menteri, pimpinan lembaga negara terkait, dan jajaran Satgas Kopdes juga akan hadir. Acara ini akan disiarkan secara daring ke seluruh kepala daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota dari lokasi masing-masing.
“21 Juli 2025 ini adalah acara peluncuran atau launching selesainya kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang selesai kita bentuk secara kelembagaan,” ujar Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM, Panel Barus, Jumat, 18 Juli 2025.
Panel menjelaskan, setelah tahap pembentukan kelembagaan, kini program Kopdes memasuki fase kedua, yaitu aktivasi usaha. Fokus utamanya adalah menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai desa dan kelurahan.
Baca Juga: Direksi Nusantara TV Tegaskan Komitmen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Sesuai Asta Cita Prabowo
“Peluncuran besok juga sebagai tanda bahwa chapter kedua dimulai. Chapter kedua ini adalah kita akan mengaktivasi usaha-usaha dari 80.000 kelembagaan koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk,” tambahnya.
Berbagai jenis usaha disiapkan untuk dikelola oleh Kopdes, mulai dari gerai sembako, gerai simpan pinjam, klinik, apotek, gudang logistik, hingga sarana transportasi. Selain enam model usaha ini, koperasi juga dipersilakan mengembangkan bisnis berbasis potensi lokal desa.
Tahap aktivasi direncanakan rampung pada 31 Desember 2025, sesuai arahan Presiden Prabowo. Namun Panel menekankan bahwa tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dibanding tahap pembentukan.
“Ini tantangan yang luar biasa bagi kami, tapi kami tegaskan di sini karena ini tugas yang teramat penting menjadi dasar bagi kemajuan bangsa. Kalau ini sukses, tentu desanya mengalami perubahan. Perubahan di desa, desanya lompat, desanya maju, Indonesia baru bisa maju,” ujarnya.
Untuk mendukung tahap ini, Satgas Kopdes dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti penyiapan skema pembiayaan, pengadaan aset, serta penyederhanaan regulasi yang kerap menghambat operasional koperasi. Panel menyebut peraturan pendukung tengah diproses oleh berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri.
Regulasi teknis juga tengah difokuskan, terutama untuk Kopdes yang ditunjuk sebagai penyalur LPG atau pupuk bersubsidi. Peraturan Menteri ESDM terkait penunjukan Kopdes sebagai penyalur LPG telah terbit dua hari lalu, sedangkan regulasi lain masih dalam tahap finalisasi.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Negara Harus Dilindungi Pekerja Dalam Negeri dari Tarif AS
Pemerintah juga mendorong digitalisasi sistem untuk mendukung operasional Kopdes di seluruh Indonesia dengan melibatkan Telkom dan kementerian terkait. Struktur Satgas di tingkat provinsi dan kabupaten diperkuat, dengan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua Satgas di wilayah masing-masing melalui Keputusan Presiden.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengkonsolidasikan koperasi primer di desa menjadi koperasi sekunder di tingkat kabupaten guna memperkuat distribusi dan koordinasi. Misalnya, Kabupaten Klaten dengan 401 desa akan memiliki satu koperasi sekunder sebagai pusat koordinasi dari koperasi primer.
Pelatihan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Pemerintah akan menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Dalam Negeri untuk merancang pelatihan pengurus koperasi. Fasilitas pelatihan milik pemerintah pusat dan daerah akan dioptimalkan.
“Pelatihan kan isu utama juga untuk sukses atau tidak koperasi Desa Merah Putih ini,” tegas Panel.