Ntvnews.id, Klaten - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sering merasa tertekan setiap kali dipanggil olehnya karena banyak program yang digagas memerlukan anggaran khusus untuk bantuan kepada rakyat.
Dalam acara peresmian program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, 21 Juli 2025, Prabowo menyampaikan bahwa ia berencana menyediakan obat gratis bagi warga miskin apabila tersedia dana khusus.
"Menteri Keuangan, Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stres itu, apalagi ini idenya Presiden ini. Kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, kalau ada uangnya," kata Prabowo sambil berkelakar.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang tersebar di setiap desa akan dilengkapi dengan gudang serta fasilitas pendingin untuk menyimpan hasil pertanian atau perikanan milik warga.
Baca Juga: Prabowo Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Preskom NT Corp: Satu Desa, Satu Produk
Tak hanya itu, akan tersedia pula gerai-gerai yang menjual sembako dengan harga terjangkau, layanan perbankan Himbara untuk kredit simpan pinjam, serta apotek yang menyediakan obat generik.
Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar obat, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan anggaran khusus.
"Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan tidak bayar. Kita upayakan. Yang mengupayakan Menteri Keuangan, semakin stres itu. Tapi tidak apa-apa, Bu, ini mulia. Nama ibu kan Sri Mulyani, jadi harus yang mulia-mulia, Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa di seluruh Indonesia," ucap Prabowo yang disambut tepuk tangan hadirin.
Baca Juga: Prabowo Ungkap Eks Ketum PSI Grace Natalie Nyaris Gabung Gerindra
Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diberlakukan sejak 27 Maret 2025.
Kegiatan peluncuran berlangsung serentak di seluruh Indonesia melalui sambungan daring, melibatkan 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh tanah air, dengan 80.081 di antaranya sudah berbadan hukum.
Program ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian dari tingkat desa dan kelurahan, mendorong pemerataan, serta mengentaskan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara turut terlibat, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.