Ntvnews.id, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta sejumlah pejabat terkait untuk membahas lonjakan kasus keracunan makanan bergizi (MBG) yang terjadi di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Prabowo sesaat setelah tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025, usai menjalani lawatan luar negeri ke Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda.
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN (Badan Gizi Nasional) dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” ujar Prabowo kepada awak media.
Presiden mengakui persoalan ini bukan hal kecil dan membutuhkan penanganan serius.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan keracunan tidak dijadikan komoditas politik. Menurutnya, tujuan utama program MBG adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi layak. “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan,” tegasnya.
Prabowo menekankan pentingnya keberlanjutan program meski menghadapi tantangan di lapangan. Ia mencontohkan, masih banyak keluarga yang hanya bisa makan dengan lauk seadanya.
"Mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi,” ucapnya.
Presiden menambahkan, skala program MBG memang membuka potensi kendala teknis, namun pemerintah berkomitmen mengatasinya.
“Untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” tandasnya.
Baca Juga: Wakil Kepala BGN Blak-blakan, Ada Politikus Minta Jatah Dapur MBG
Sebagai informasi, Data resmi BGN mencatat 70 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025 dengan total 5.914 korban, terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. Sebaran kasus paling tinggi ada di Jawa dengan 41 kasus melibatkan 3.610 orang, disusul Sumatra 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta 20 kasus di wilayah NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua dengan 997 orang.
Kasus meningkat tajam pada Agustus dan September. Jika pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, jumlahnya melonjak hingga 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).
Penyelidikan BGN menemukan berbagai penyebab keracunan, mulai dari bakteri E. Coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Bacillus cereus, hingga kontaminasi air yang membawa Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Kondisi ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di sejumlah daerah.
Pernyataan Prabowo di Halim menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi lonjakan kasus keracunan MBG. Evaluasi bersama BGN dan pejabat terkait diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat standar keamanan pangan demi melindungi jutaan penerima manfaat program.