OJK: Laporan MSCI Sesuai Harapan, Reformasi Pasar Modal Dilanjutkan

Ntvnews.id, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons Lembaga penyedia indeks global MSCI telah mengumumkan hasil MSCI 2026 Market Classification Review pada Rabu 24 Juni 2026.

Dalam laporan tersebut kita mendapatkan konfirmasi bahwa MSCI mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Market.

Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon OJK menegaskan ketetapan itu sesuai harapan bersama.

"Konfirmasi dari MSCI ini merupakan hasil yang sesuai harapan kita bersama, dan tentu kami menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut. Bagi kami, pengumuman MSCI ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal yang telah kita canangkan sejak awal tahun ini," ucap Hasan dalam keterangan tertulis, Rabu 25 Juni 2026.

Baca juga: MSCI Akui Reformasi Pasar Modal RI, Status Emerging Market Tetap Dipertahankan

Dalam pengumuman Market Classification Review tersebut, MSCI memberikan catatan yang positif terkait agenda reformasi pasar modal Indonesia. Menurutnya MSCI meng-acknowledge berbagai inisiatif dan progres program reformasi yang terus kita perkuat ke depan. 

MSCI telah memanfaatkan data yang semakin transparan yang dihasilkan dari reformasi pasar modal kita, sebagai sumber baru dalam asesmen mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana capaian reformasi kita mendapat recognition yang berarti, sehingga semakin mengukuhkan kredibilitas dan investability pasar modal dalam negeri.

Selanjutnya, catatan positif tersebut menggarisbawahi capaian pasar modal kita yang sudah diumumkan dalam MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis pada minggu lalu pada 18 Juni 2026. 

Dalam hasil asesmen MSCI terkait market accessibility, secara umum Indonesia menjadi salah satu yang mendapat penilaian terbaik di antara Emerging Markets di kawasan Asia-Pasifik, setelah Tiongkok dan Malaysia.

Hasan menjelaskan MSCI menyatakan bahwa mereka akan terus memonitor agenda reformasi, serta akan terus meng-assess dan melihat konsistensi implementasinya ke depan. 

Hal tersebut tentu merupakan bagian dari proses review masing-masing lembaga dan OJK hargai itu. 

"Kita memastikan bahwa kita akan terus melaksanakan secara konsisten dan memperkuat seluruh program reformasi pasar modal kita. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, sejak Februari 2026 lalu, kami menggulirkan berbagai agenda reformasi yang ditujukan untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, maupun tata kelola di pasar modal Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: IHSG Selasa Melemah ke Level 6.096, Investor Menanti Penilaian MSCI dan S&P

Dari sisi transparansi, OJK memperkenalkan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularity klasifikasi investor, dan pengembangan kerangka pelaporan Pemilik Manfaat (UBO).

Dari sisi penguatan integritas aktivitas perdagangan, OJK terus memperkuat efektivitas pengawasan dan surveillance transaksi perdagangan, dan memperkenalkan tools baru seperti pengumuman High Shareholding Concentration (HSC). Penegakan hukum (enforcement) juga terus kita perkuat. 

"Secara ytd hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai tindak pelanggaran di pasar modal, baik untuk keterlambatan maupun kasus. Nilai sanksi denda pada periode tersebut mencapai Rp138,9 miliar terhadap 329 pihak (terdiri dari sanksi denda keterlambatan Rp53,9 miliar, dan sanksi denda kasus Rp85,0 miliar)," jelasnya.

Ke depan, OJK dan SRO pasar modal, akan terus melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan lembaga-lembaga global index providers dan juga para investor, untuk memastikan bahwa berbagai reformasi yang telah dan sedang digulirkan dapat dipahami secara komprehensif oleh komunitas investasi global.

"Kami juga berkomitmen memberikan dukungan bagi mereka dalam melakukan asesmen masing-masing," tandasnya.