Ilustrasi petikemas
Ntvnews.id, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai Indonesia perlu mengubah orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Menurutnya, salah satu kelemahan utama kebijakan ekonomi saat ini adalah belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap sektor luar negeri.
"Kelemahan, kekurangan atau bahkan kesalahan kebijakan ekonomi terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya hanya satu yakni mengabaikan sektor luar negeri," ucap Didik dalam keterangan tertulis, Senin 10 Agustus 2026.
Didik menjelaskan berbagai kebijakan ekonomi selama ini cenderung terlalu berorientasi ke dalam negeri atau inward looking. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5 persen.
Baca juga: Kadin Bicara Soal Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Dalam hal ini, ia membandingkan dengan Vietnam yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 8,3 persen.
Menurutnya, Indonesia akan sulit menyamai capaian tersebut jika kebijakan ekonomi tidak mengalami perubahan.
"Dengan kebijkaan selama ini tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa menyamai Vietnam, yang berhasil mencaatkan pertumbuhan tahunan sampai 8,3 persen," ungkapnya.
Ia menilai transformasi menuju kebijakan yang lebih outward looking dapat mendorong masuknya investasi asing langsung. Hal tersebut perlu didukung sistem insentif yang menarik, infrastruktur yang memadai, serta birokrasi yang ramah dan efisien.
Pada saat yang sama, investasi dalam negeri juga dinilai dapat tumbuh seiring dengan masuknya investasi asing. Kebijakan yang berorientasi ekspor juga akan mendorong perkembangan sektor industri dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya nasional atau resource based industry.
"Pemerintah mesti membahas kembali kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelemahan kebijakan selama ini. Untuk menuju pertumbuhan 7-8 persen seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi ouward looking mutlak harus dilakukan," jelasnya.
Didik mengakui Indonesia tidak sepenuhnya mengabaikan sektor luar negeri. Sejumlah pelaku usaha tetap melakukan ekspor hingga menjalankan hilirisasi. Namun, menurutnya, sektor luar negeri belum ditempatkan sebagai mesin utama transformasi struktural dan industrialisasi.
"Jika hanya mengandalkan sumberdaya dan pasar dalam negeri, maka tidak harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5 persen atgau bahkan di bawahnya. Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan," bebernya.
Didik juga mengingatkan Indonesia pernah memiliki pengalaman dalam menerapkan strategi outward looking. Ia mencontohkan kebijakan pada era 1980-an ketika pemerintah mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor.
Menurutnya, kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7-8 persen selama sekitar dua dekade. Karena itu, pemerintah dinilai dapat mengambil pelajaran dari kebijakan yang pernah berhasil tersebut.
"Jadi pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3 dekade lalu. Belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk pertumbuhan tinggi," ungkap Didik.
Didik menyebut belanja pemerintah hanya dapat menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak turun di bawah 5 persen.
Namun, kebijakan tersebut tidak dapat diandalkan sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang karena kondisi fiskal juga menghadapi tantangan dari sisi penerimaan maupun belanja.
Baca juga: Purbaya Sebut PFII Jadi Jalan Cepat Menuju Ekonomi 8 Persen
Selain belanja pemerintah, konsumsi masyarakat juga semakin sulit menjadi sumber utama pertumbuhan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tergerusnya jumlah kelas menengah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
"Apalagi fiskal juga punya masalah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga tidak akan bertahan lama dan hanya bisa menyangga dalam jangka yang sangat pendek," jelas Didik.
"Sementara itu, faktor konsumsi masyarakat sudah tidak bisa diandalkan karena kelas menengah sudah tergerus dan menurun jumlahnya sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
