Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pidato saat menghadiri semarak sensus ekonomi milik rakyat wong kito 2026 di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 28 Juni 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan BPS Kota Palembang menyelenggarakan semarak sensus ekonomi milik rakyat wong kito 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan melalui keterlibatan aktif seluruh unsur Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. (Antara)
Ntvnews.id, Palembang - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan statistik.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan masyarakat tidak perlu ragu memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan ataupun pungutan lainnya.
Saat berada di Palembang, Minggu, 28 Juni 2026, Amalia menjelaskan bahwa data yang akurat memiliki peran penting dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan. Kalau masyarakat terdata mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," katanya.
Baca Juga: BPS RI Ingatkan Petugas Pastikan Tak Ada Warga dan Usaha Terlewat dalam Sensus Ekonomi 2026 di Kepri
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jayapura, Senin 22 Juni 2026. (Antara)
Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan.
Dalam pelaksanaannya di Sumatera Selatan, BPS menurunkan sebanyak 7.588 petugas yang bertugas melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota.
Amalia mengungkapkan hingga saat ini pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, secara nasional progres pendataan telah menyentuh sekitar 25 persen.
BPS juga meminta seluruh petugas sensus menjalankan tugas sesuai standar yang telah diberikan melalui pelatihan, serta mengedepankan profesionalisme dan kesopanan saat berinteraksi dengan masyarakat.
Baca Juga: BPS Dorong Partisipasi Publik Lampung untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Masyarakat pun diharapkan dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik. Pendataan tersebut dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat desa, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden.
"Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus itu sendiri, ketiga masyarakatnya. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling (perasaan) saja," ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
