Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara berpotensi menjadi celah pencucian uang. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara berpotensi menjadi celah pencucian uang.
Hal itu merespons surat yang dikirimkan oleh koalisi sipil Danantara Monitor ke Financial Action Task Force (FATF) terkait Pasal 50A Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
Purbaya menyoroti besarnya pengaruh Singapura di FATF. Ia menyebut ketua FATF periode 2022-2024 ayitu T. Raja Kumar yang berasal dari Singapura.
"Salah satu pemain utama di FATF ketua sebelumnya adalah Singapura. Jadi mereka mempunyai peran yang kuat sekali di FATF," ucap Purbaya, Rabu 1 Juli 2026.
Baca juga: Purbaya Bakal Rem Permintaan Anggaran Tambahan Kementerian: Disiplin Fiskal Harus Dijaga
Purbaya menjelaskan penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond bukan merupakan praktik yang menyimpang dan juga dilakukan negara lain seperti Singapura.
Kebijakan tersebut juga diterapkan oleh berbagai negara sebagai instrumen untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan nasional.
"Jadi ini nggak nyuci uang, negara lain banyak melakukan ini lebih dulu dari kita. Coba lihat yang saya bilang pemain utamanya tadi. Jadi ya nggak apa-apa kita lihat aja seperti apa. Jalani aja,” jelasnya.
Ia bahkan menyinggung bahwa dana hasil tindak pidana korupsi dari Indonesia justru kerap mengalir ke luar negeri.
"Jadi gini, Anda kan tahu uang korupsi kita taruh di mana? Itu kira-kira jawabannya," bebernya.
Baca juga: Purbaya Lantik 3 Dirjen Baru Kemenkeu, Ada Sudarto hingga Evita Mantovani
Terkait kekhawatiran bahwa polemik tersebut dapat memengaruhi posisi Indonesia sebagai anggota FATF, Purbaya menilai hal itu merupakan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya nggak tahu, saya itu serahkan ke PPATK yang ngerti. Kalau saya sih jalankan kebijakan presiden seperti itu," jelas Purbaya.
Purbaya menegaskan pemerintah akan tetap memperhitungkan kepentingan nasional dalam menjalankan setiap kebijakan.
"Kan gini dunia itu nggak hitam putih. Kita jangan sampai dirugikan terlalu banyak saja," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
