Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berbicara dalam acara persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) di Jakarta, Senin 6 Juli 2026 (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kolaborasi serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam membangun sistem perdagangan karbon yang memiliki integritas.
"Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kita melibatkan berbagai stakeholder," ujar Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara resmi meluncurkan Persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).
Penyusunan regulasi teknis tersebut dipercepat melalui sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian dan lembaga strategis seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga melibatkan perwakilan dari sejumlah negara sahabat.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Tegaskan Siap Bantu KPK Usut Dugaan Gratifikasi Bupati Kuansing
Menurut Raja Juli Antoni, peluncuran kebijakan tersebut menjadi tonggak dimulainya implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan secara lebih nyata melalui berbagai proyek yang telah siap dipasarkan.
Baca Juga: Menhut Sebut Perdagangan Karbon Berpotensi Hasilkan Nilai Ekonomi Rp5 Triliun
Ia juga menilai percepatan kebijakan tersebut tidak lepas dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi hijau di Indonesia.
"Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kemenhut memperkenalkan empat proyek karbon yang siap diimplementasikan. Proyek tersebut terdiri atas tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pengembangan perdagangan karbon kini tidak lagi terbatas pada kawasan konsesi. Pemerintah juga mulai memperluas penerapannya ke kawasan konservasi, seperti Way Kambas, serta kawasan perhutanan sosial.
Baca Juga: Kemenhut Perluas Perdagangan Karbon, Buka Akses Perhutanan Sosial dan Luncurkan SRUK
Ia menambahkan, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah agar manfaat perdagangan karbon dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak, termasuk masyarakat di tingkat akar rumput.
"Segala sesuatu, asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat, kita eksekusi. Oleh karena itu, hari ini kita launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kita tidak hanya kepada yang besar tetapi kepada yang kecil juga," kata dia.
Selain itu, pemerintah telah membangun komunikasi dengan puluhan perusahaan besar dari berbagai negara yang berharap Indonesia dapat berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan karbon dunia.
"Kami sekaligus menyiapkan sistem pengawasan agar karbon kehutanan Indonesia tetap memiliki integritas tinggi," ujar dia menambahkan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
