Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Rp 42,5 triliun di tahun 2024.

Adapun sebelumnya yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN senilai Rp 40,6 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementeriangan Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, penambahan anggaran tersebut terutama untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk jalan tol di IKN.

"Jadi di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran. Ini untuk terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut," ucap Isa dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2024, Selasa (13/8/2024).

Baca juga: Jokowi Resmi Kukuhkan Paskibraka 2024 di IKN Hari ini

Selain itu, Isa juga menyebut naiknya anggaran IKN tahun ini karena ada beberapa pekerjaan yang disegerakan.

"Itu berupa perbaikan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN lebih pada tahun ini," ungkap Isa.

"Kemudian juga pasar, puskesmas yang ada di sekitar itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas, perbaikan baik sarana-prasarananya sehingga mampu nanti mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencatat realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.

"Jadi yang baru cair memang Rp11,2 triliun untuk pagu 2024. Tapi tidak berarti belanjanya hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan biasanya akselesai pencairan terjadi di Q3 maupun kuartal akhir," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Anggaran Upacara Kemerdekaan di IKN Tembus Rp87 Miliar, Segini Perbandingannya di Jakarta Tahun Lalu

Realisasi tersebut meliputi pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta Gedung OIKN; pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri dan rumah sakit IKN.

Lalu pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan Bandara VVIP; penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semi, Embung KIPP dan pengendalian Banjir IKN.

Sementara realisasi klaster non infrastruktur mencapai Rp2,2 triliun meliputi perencanaan, koordinasi, penyiapan, dan pemindahan; promosi, publikasi dan sosialisasi IKN.

Selanjutnya laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; dan operasional OIKN.