Ilustrasi - Sejumlah warga memadati di salah satu pusat perbelanjaan di Semarang, Jawa Tengah. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat Program Belanja Nasional 2025 yang dijalankan bersama berbagai asosiasi usaha berhasil membukukan nilai transaksi sebesar Rp393,79 triliun sepanjang 2025.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan capaian tersebut mencerminkan konsumsi masyarakat Indonesia yang tetap bertumbuh dan terus menjadi penopang utama aktivitas perdagangan di pasar domestik.
“Sepanjang tahun 2025, total nilai transaksi yang tercatat dari program ini sebesar Rp393,79 triliun. Angka ini tentu bukan sekadar statistik, melainkan gambaran riil bahwa konsumsi masyarakat Indonesia masih tumbuh di pasar dalam negeri yang terus bergerak,” kata Budi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI mengenai Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Untuk memperkuat konsumsi produk dalam negeri, Kemendag sepanjang 2025 memberikan pendampingan kepada 38.356 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tiga fokus pemberdayaan.
Baca Juga: Festival Jakarta Great Sale Resmi Dibuka, Libatkan 104 Pusat Perbelanjaan
Program tersebut meliputi peningkatan daya saing bagi 34.746 UMKM, perluasan akses pasar terhadap 2.222 UMKM melalui pameran dan kemitraan, serta kampanye agar 1.389 UMKM menjadi tuan rumah di negeri sendiri, salah satunya melalui gerakan Kamis Pakai Lokal.
Kemendag juga terus mendorong ekspor UMKM melalui program UMKM Bisa Ekspor. Sepanjang 2025, kementerian menyelenggarakan 622 kegiatan business matching yang diikuti 1.217 pelaku usaha dengan total 1.962 keikutsertaan. Dari kegiatan tersebut tercipta potensi transaksi sebesar 134,87 juta dolar AS.
“Produk UMKM yang paling diminati meliputi hasil perikanan, home decor dan furnitur, kopi, produk kesehatan dan perawatan tubuh, rempah-rempah, makanan dan minuman, produk pertanian dan perkebunan, fesyen, makanan ringan, molasses (pengganti gula), rumput laut, produk turunan kelapa, hingga pakaian renang,” katanya lagi.
Di sektor perdagangan dalam negeri, Kemendag terus memperkuat tata kelola distribusi melalui pemantauan harga kebutuhan pokok menggunakan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pengawasan perdagangan untuk melindungi konsumen, serta pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas guna menjaga kelancaran distribusi barang.
Baca Juga: Indonesia Raih Peringkat Pertama Transparansi Pelaporan Belanja Perpajakan Terbaik Dunia
Pemerintah juga melanjutkan berbagai instrumen perlindungan perdagangan untuk menjaga industri nasional. Selama 2025, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) diterapkan pada sektor tekstil dan produk tekstil, termasuk benang, kain kapas, serta produk keramik.
Selain itu, perlindungan melalui Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) juga diberikan kepada sejumlah komoditas strategis, di antaranya hot-rolled plate dan nylon film.
Budi mengatakan Kemendag terus memperluas akses pasar internasional melalui sejumlah perjanjian perdagangan, seperti Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Canada CEPA, peningkatan (upgrading) ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), serta Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA).
Kemendag juga berhasil memenangkan sejumlah sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mencakup komoditas biodiesel, baja nirkarat, dan produk sawit. Selain itu, kementerian menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan luar negeri sehingga mampu menyelamatkan potensi akses pasar ekspor senilai Rp7,34 triliun.
Di bidang promosi perdagangan, Kemendag menyelenggarakan Trade Expo Indonesia ke-40 yang mencatatkan transaksi sebesar 22,8 miliar dolar AS. Upaya promosi tersebut juga diperkuat melalui penyelenggaraan berbagai pameran, misi dagang, serta pembentukan empat pusat ekspor di Surabaya, Makassar, Batam, dan Balikpapan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
