Pemerintah Perjuangkan Sawit RI Bebas Tarif 10 Persen dari AS

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah negosiasi agar kelapa sawit Indonesia mendapat pengecualian dari kebijakan tarif 10 persen dari Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan negosiasi dengan pemerintah AS masih terus berlangsung. Salah satunya kelapa sawit menjadi komoditas yang diprioritaskan untuk mendapatkan pengecualian tarif.

"Sawit itu kita sedang minta supaya dikecualikan," ucap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian dikutip Selasa 28 Juli 2026.

Selain kelapa sawit, ada juga berbagai produk yang berbasis sumber daya alam Indonesia diupayakan tidak kena tarif 10 persen.

Baca juga: Burhanuddin Abdullah Calon Gubernur BI? Menko Airlangga: Kita Tunggu Saja...

Baca juga: Airlangga Ungkap Empat Negara Dikecualikan dari Kebijakan DHE SDA

"Ada cukup banyak (dinegosiasikan), terutama yang berbasis kepada sumber daya alam Indonesia," lanjutnya.

Awalnya Indonesia masuk dalam kelompok enam negara yang menjadi perhatian, namun dalam perkembangan terakhir jumlah negara dalam kelompok tersebut bertambah menjadi 17.

"Kalau 301 kan force labor memang sudah diumumkan bahwa Indonesia relatif dibandingkan negara lain compliance. Semula Indonesia menjadi bagian 6 dari 60 negara, tetapi dari perhitungan terakhir jumlah 6 negara itu naik menjadi 17. Mereka yang kurang atau belum comply itu diberikan 12,5 persen," jelasnya.

Ia mengungkapkan pemerintah AS masih melakukan investigasi terkait isu excess capacity atau kelebihan kapasitas produksi.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah menyampaikan penjelasan mengenai isu tersebut dan kini menunggu hasil proses investigasi.

"Kemudian masih ada satu lagi yang terkait dengan excess kapasitas. Nah, excess kapasitas masih diinvestigasi dan kita sudah menjawab hal-hal yang terkait dengan excess kapasitas," tandasnya.