BPKH Raih Opini WTP, Kelola Dana Rp180,74 Triliun

Ntvnews.id, Jakarta -Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Konsolidasi BPKH dan Entitas Anak Tahun 2025 yang telah diaudit.

Predikat tersebut menjadi opini WTP kedelapan yang diraih BPKH secara berturut-turut sejak lembaga itu mulai beroperasi pada 2017. Capaian ini sekaligus menunjukkan konsistensi BPKH dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Meraih opini WTP secara konsisten bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti bahwa BPKH terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 28 juli 2026.

Opini WTP diberikan setelah BPK menyatakan laporan keuangan BPKH telah memenuhi seluruh aspek material sesuai standar akuntansi. Penilaian tersebut juga didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta kecukupan bukti audit.

Baca juga :BPKH Buka Anugerah Jurnalistik 2026 Batch II, Total Hadiah Rp79 Juta untuk Kategori Baru Pelajar dan Santri

Nushaf 2026 Diskusi Bersama Kepala BPKH Fadlul Imansyah. (NTV)

Capaian itu menjadi indikator bahwa pengelolaan dana haji telah dilaksanakan dengan tata kelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain kembali mempertahankan opini tertinggi dari BPK, BPKH juga membukukan peningkatan kinerja keuangan sepanjang 2025. Saldo dana kelolaan tercatat mencapai Rp180,74 triliun atau tumbuh 5,30 persen.

Sementara itu, nilai manfaat dari hasil pengelolaan investasi mencapai Rp12,05 triliun atau meningkat 4,42 persen dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut diraih meski pasar keuangan global menghadapi berbagai tantangan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang kami jaga melalui pengelolaan dana haji yang aman, produktif, dan sesuai prinsip syariah,” kata Fadlul.

Baca juga: Perkuat Ekosistem Digital Haji dan Umrah Indonesia, BPKH Limited Gandeng SAHL Group dan Bank Muamalat Gelar GoSahl Roadshow 2026

Di sisi lain, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menyampaikan bahwa pertumbuhan dana kelolaan menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPKH.

“Tugas kami adalah memastikan setiap dana yang dititipkan dikelola secara aman, optimal, dan berkelanjutan. Karena itu, prinsip kehati-hatian selalu menjadi landasan utama strategi investasi sehingga mampu menghasilkan nilai manfaat tanpa mengabaikan aspek keamanan dana jamaah,” kata Amri.

Amri menjelaskan, strategi investasi yang diterapkan BPKH tidak hanya berfokus pada pencapaian imbal hasil, tetapi juga menjaga keseimbangan antara prinsip syariah, aspek keamanan, likuiditas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh jamaah haji saat ini maupun generasi mendatang.

Nilai manfaat yang dihasilkan BPKH juga berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji, membantu efisiensi biaya yang dibayarkan jamaah, serta disalurkan melalui berbagai program kemaslahatan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi umat, sosial keagamaan, pembangunan sarana ibadah, hingga bantuan kebencanaan.

Baca juga :Menkop Dorong Sinergi Keuangan Syariah dan UMKM hingga ke Desa

(Sumber: Antara)