Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 kepada empat kementerian dan lembaga negara. Penerima predikat tersebut meliputi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Meski menorehkan hasil positif, BPK mengingatkan bahwa raihan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut bukanlah garis akhir pencapaian.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi perbaikan berkelanjutan," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Jakarta, Senin (10/8).
Nyoman menerangkan, laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen pencapai transparansi sekaligus wujud kontribusi nyata dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola anggaran dan pembangunan berkelanjutan.
Baca juga:Dony Oskaria Target Laporan Keuangan Danantara Rampung Dua Bulan
Demi menjaga ritme perbaikan sistemik, BPK telah menyalurkan sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi ini mencakup penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan aset, hingga komitmen kepatuhan hukum yang konsisten.
Di hadapan para pimpinan instansi, Nyoman menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, ia mendorong kementerian/lembaga untuk mempercepat transformasi menuju Government 5.0 dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam menganalisis data keuangan.
Sinergi antara integrasi AI dan komitmen ESG dinilai menjadi kunci utama untuk menaikkan mutu tata kelola serta presisi pengambilan kebijakan publik.
Baca juga: Pegadaian Raih Penghargaan Khusus di Ajang IDX Channel Anugerah ESG 2026
"Enam tantangan utama menuju Government 5.0 adalah belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, rendahnya integritas tata kelola, kapasitas SDM (sumber daya manusia) serta keamanan siber dan kolaborasi. Oleh karena itu, pendekatan whole-of-government menjadi keniscayaan," ungkap Nyoman.
Melalui penyerahan LHP ini, BPK berharap kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dapat terus dipererat. Hasil pemeriksaan audit diharapkan tak sekadar menjadi alat mempertahankan predikat WTP, melainkan pendorong utama terciptanya good governance, pelayanan publik yang prima, serta pemanfaatan keuangan negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: BRIN: Teknologi Kecerdasan Buatan Tidak Boleh Mengorbankan Kejujuran Akademik
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
