Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meluncurkan Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak dalam Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta, Senin (10/8/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Momentum Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 dimanfaatkan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pembenahan kondisi hutan tanah air. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara resmi meluncurkan Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak sebagai bentuk komitmen nyata dalam merestorasi ekosistem yang rusak di berbagai wilayah Indonesia.
"Hari ini saya launching Gerakan Pemulihan Ekosistem Serentak dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2026. Kita bersama-sama sekarang, kita mulai bergerak untuk melakukan gerakan pemulihan ekosistem," kata Raja Antoni dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (10/8).
Langkah ini diambil mengingat kondisi ekosistem nasional memerlukan penanganan ekstra serius dan tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Semangat pemulihan ini sejalan dengan tema yang diusung dalam HKAN 2026, yakni "Kerja Bersama Merawat Alam".
"Saya kira momentum itu menjadi tepat dengan tema yang tadi ditawarkan, bahwa kita sekarang memang harus beranjak secara serius untuk melakukan restorasi ekosistem," kata Menhut.
Upaya ini juga mendapat sokongan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan restorasi terhadap degraded land atau lahan kritis seluas 12 juta hektar di seluruh Indonesia. Dari total target tersebut, sekitar 6,7 juta hektar berlokasi di kawasan hutan dan 1,21 juta hektar berada di area konservasi.
Di tengah upaya restrukturisasi kawasan, Raja Juli turut meluruskan persepsi publik mengenai pengembangan ekoturisme di kawasan taman nasional yang kerap dinilai sebagai bentuk komersialisasi. Menurutnya, konsep yang diusung pemerintah mengedepankan prinsip kelestarian ekologi di atas kepentingan pariwisata (ecological before tourism).
"Ekoturisme kadang-kadang disalahartikan bahwa kita ini sedang mengeksploitasi taman nasional kita, komersialisasi. Saya katakan ini bukan, ini ecological before tourism. Intinya sebenarnya ini adalah untuk ekologi, untuk alam, untuk restorasi tadi. Bahwa kita perlu mengajak swasta yang berpikir kreatif, yang memikirkan tentang sustainability," ujarnya.
Menhut tak menampik bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan anggaran maupun jumlah sumber daya manusia untuk menjangkau seluruh kawasan hutan yang begitu luas. Guna mengatasi kendala tersebut, Kemenhut membuka opsi pendanaan inovatif (blended finance), skema perdagangan karbon (carbon trading), hingga penambahan personil polisi hutan.
"Dengan rendah hati harus kita katakan bahwa sebagai policy maker, sebagai regulator, negara memiliki keterbatasan, apakah itu dari segi pendanaan maupun dari segi pemberdayaan manusia," kata dia.
Pemerintah juga menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan regulasi yang ada demi mendukung pengelolaan hutan yang lebih progresif dan berkelanjutan.
"Kalau niat kita baik, tujuannya bukan untuk eksploitasi, bukan komersialisasi, tapi untuk alam, masa kita tidak bisa membuat regulasi yang memungkinkan untuk itu. Kalau aturan itu sudah tertinggal di belakang dibandingkan apa yang kita inginkan untuk berpikir lebih progresif, tidak ada masalah kemudian aturan itu di-adjust, demi kebaikan hutan kita, demi kebaikan alam kita," imbuhnya.
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
