Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan menggunakan APBN sebagai salah satu instrumen utama dalam mengelola perekonomian nasional.
Karena itu, APBN 2027 akan diarahkan untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"APBN kita terus arahkan supaya terus menumbuhkan, APBN melindungi, namun APBN juga kredibel dan sehat untuk menjalankan perannya menumbuhkan dan melindungi tersebut," ucap Suahasil dalam konferensi pers, Selasa 29 September 2026.
Baca Juga: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2027
Adapun dalam APBN 2027 defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kemudian pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun dan belanja negara dialokasikan sebesar Rp4.106,3 triliun.
Untuk menutup kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah menyiapkan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga akan mendorong penciptaan lapangan kerja dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang semakin formal dan berkualitas.
Menurutnya peningkatan penyerapan tenaga kerja juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekspor.
"Kita juga perlu mendorong ekspor," katanya.
Baca Juga: Tiga Langkah Pemerintah Menjaga Kekuatan APBN
Suahasil menyebut kondisi perekonomian domestik masih menjadi modal bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda tersebut.
Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 berada di level 5,45 persen. Selain itu, terdapat pertumbuhan pada penerimaan pajak, sementara inflasi dinilai masih dapat ditangani.
"Ini semua adalah modal kita untuk terus menciptakan employment dan juga modal kita untuk terus bisa melakukan ekspor ke pasar dunia," ujarnya.
Pendapatan dan Belanja Negara Naik Rp9,1 Triliun
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan pendapatan negara dan belanja negara masing-masing mengalami kenaikan Rp9,1 triliun.
Namun, defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Artinya kita akan memastikan kemampuan maksimal APBN 2027 menjalankan fungsi anggaran, tetap memegang prinsip kehati-hatian," ungkap Said.
Said menegaskan kenaikan belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional harus diikuti dengan peningkatan target pendapatan negara, dimana sumber pendapatan tersebut terutama berasal dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Baca juga: Tiga Langkah Pemerintah Menjaga Kekuatan APBN
Dengan strategi tersebut, peningkatan belanja negara diupayakan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pembiayaan utang.
"Dengan demikian, kenaikan belanja tidak kita dibebankan sepenuhnya ke pembiayaan utang," bebernya.
Said juga menyebut APBN 2027 memberikan afirmasi kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Salah satunya adalah pilot project program pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan anggaran sebesar Rp5 triliun.
Menurut Said, arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan manfaat APBN lebih terasa secara langsung oleh masyarakat.
"Berbagai program afirmasi seperti percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sasaran program lainnya, termasuk pilot project program pendidikan gratis dari tingkat SD, SMP hingga SMA sebesar Rp5 triliun," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
