Rosan Ungkap 354 BUMN Masuk Proses Streamlining

Ntvnews.id, Jakarta - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkap perkembangan proses konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat ini, sebanyak 354 perusahaan BUMN telah masuk dalam proses streamlining atau penyederhanaan.

"Pemangkasan sekarang sudah di 354 (perusahaan BUMN)," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.

Rosan menjelaskan, pengurangan jumlah BUMN tidak berarti seluruh perusahaan tersebut langsung ditutup. Sebagian besar entitas yang masuk dalam proses streamlining diketahui sudah berstatus dormant atau tidak lagi menjalankan aktivitas bisnis, meski secara hukum masih tercatat sebagai perusahaan.

Selain pemangkasan, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menggabungkan sejumlah perusahaan. Salah satu langkahnya adalah menyatukan enam perusahaan asset management yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing bank BUMN menjadi satu entitas.

Menurut Rosan, konsolidasi dilakukan melalui beberapa pendekatan, mulai dari integrasi vertikal, horizontal, hingga penggabungan perusahaan yang memiliki lini bisnis sejenis.

Ia mencontohkan sektor perhotelan yang sebelumnya memiliki perusahaan hotel sendiri-sendiri di masing-masing BUMN. Kini, perusahaan-perusahaan tersebut dikonsolidasikan untuk membuat struktur bisnis lebih sederhana sekaligus meningkatkan efisiensi.

"Kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Kita punya rumah sakit hampir 75, juga ini kita gabungkan. Jadi, ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining, streamlining di BUMN-BUMN ini," kata Rosan.

Rosan menegaskan proses streamlining BUMN akan terus berlanjut dan tidak dibatasi pada angka tertentu hingga akhir tahun. Ia menyebut jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 1.074 entitas.

Dari total tersebut, kontribusi dividen terbesar berasal dari jumlah perusahaan yang relatif sedikit. Rosan menyebut sekitar 97 persen dividen BUMN dihasilkan oleh 15 perusahaan, sedangkan 52 persen entitas lainnya justru mengalami kerugian.

"Target kita streamlining kita sih itu terus, karena gini, dari 1.000 lebih tadinya awal perusahaan, 1.074, yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan. Nah, ini yang lainnya mungkin ya rugi, malah sebagian besar itu kan 52 persen itu rugi," ujar Bos Danantara.

Baca Juga: Purbaya Diganti, Rosan Pastikan Kereta Cepat Whoosh Tetap Dialihkan ke Kemenkeu

Pemerintah, lanjut Rosan, akan berupaya meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan yang masih dapat dikembangkan. Sementara untuk bisnis yang tidak masuk kategori strategis dan dinilai dapat dikelola lebih optimal oleh sektor swasta, pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada dunia usaha.

"Kalau misalnya dunia usaha atau private sector bisa melakukan lebih baik, dan itu memang bukan hal-hal yang sifatnya strategis, ya kita berikan ruang yang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha ini," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah telah menutup 328 BUMN sejak dirinya mulai menjabat pada 20 Oktober 2024. Menurut Prabowo, penutupan tersebut dapat menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun, termasuk dari biaya operasional seperti gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta rapat kerja.

Prabowo sebelumnya menargetkan jumlah BUMN yang ditutup dapat mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026. Jika target tersebut tercapai, penghematan anggaran diperkirakan bisa mencapai Rp100 triliun.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti peningkatan kinerja sejumlah perusahaan pelat merah. Salah satunya PT Pupuk Indonesia yang disebut mencatat pertumbuhan laba bersih hingga 252 persen meski pemerintah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.

Prabowo turut menyebut PT Timah Tbk membukukan kenaikan keuntungan hingga sembilan kali lipat dibandingkan 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan tata kelola dan kinerja BUMN.