Tekan Ketergantungan Impor Akibat Gejolak Politik, Indonesia Andalkan Biofuel

Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara konsisten terus mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi berbagai gejolak dan ketidakpastian situasi geopolitik global.

“Pengembangan program-program tersebut, termasuk biofuel, mendapatkan momentum akibat konflik yang saat ini terjadi di Timur Tengah,” ucap Hashim dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang digelar di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Dalam pemaparannya, Hashim menyoroti tingkat kerentanan rantai pasok energi nasional yang selama ini masih dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan terhadap pasokan impor energi dari kawasan Timur Tengah. Menurutnya, kondisi ketergantungan semacam ini berpotensi memicu kerentanan yang serius bagi stabilitas perekonomian makro di dalam negeri.

“Kami semua menyadari betapa rentannya perekonomian negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi dari luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil,” tegas Hashim.

Baca Juga: Hashim Pastikan Target NZE Selaras Pertumbuhan Ekonomi

“Pemerintah akan terus melanjutkan program biofuel,” ungkapnya.

Saat ini, Indonesia mencatatkan diri sebagai pelopor global dengan menjadi negara pertama yang menerapkan pencampuran biodiesel B50 secara nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri menargetkan agar distribusi penggunaan B50 di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat mencakup keseluruhan wilayah secara penuh pada Oktober 2026 ini.

Tidak berhenti pada kesuksesan program biodiesel, pemerintah juga bersiap mendorong penerapan bioetanol E20 guna semakin memperkokoh kemandirian energi nasional dalam jangka panjang. Berdasarkan peta jalan yang ada, penerapan campuran etanol 20 persen atau E20 pada bahan bakar minyak (BBM) ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2029 mendatang.

Kendati demikian, pihak Kementerian ESDM memberikan catatan bahwa keberhasilan realisasi mandatori E20 ini akan sangat bergantung pada tingkat kesiapan pasokan bahan baku di sektor hulu. Berdasarkan kalkulasi skenario penggunaan E20 untuk sektor non-PSO, kebutuhan pasokan bioetanol nasional diperkirakan memerlukan setidaknya 20 pabrik pengolahan dengan kapasitas minimal masing-masing mencapai 40.000 kiloliter per tahun.