Kacamata Pintar Mulai Dilarang di Sejumlah Negara, Privasi Jadi Sorotan

Ntvnews.id, Jakarta - Kacamata pintar atau smart glasses mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah, pengadilan, hingga perusahaan di sejumlah negara.

Teknologi yang semakin populer, termasuk melalui produk Ray-Ban Meta, kini menghadapi pembatasan akibat kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan.

Seperti dilaporkan Reuters, Selasa (6/10/2026), kacamata pintar yang dilengkapi kamera dan mikrofon memungkinkan penggunanya mengambil foto, merekam video, hingga merekam audio secara lebih mudah.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa seseorang dapat merekam orang lain atau aktivitas yang bersifat sensitif tanpa sepengetahuan maupun persetujuan mereka.

Sejumlah negara dan wilayah kini mulai mengkaji aturan yang sudah ada atau mempertimbangkan regulasi baru untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Berikut perkembangan kebijakan terkait kacamata pintar di beberapa negara:

Australia

Pemerintah federal Australia pada September menyatakan tengah mempertimbangkan larangan penggunaan kacamata pintar yang dilengkapi kamera di lingkungan kerja pemerintah.

Langkah tersebut didorong kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan. Menteri Pelayanan Publik Australia, Katy Gallagher, meminta Komisi Pelayanan Publik memberikan masukan mengenai kemungkinan pelarangan perangkat tersebut, termasuk pengecualian yang mungkin diperlukan.

Inggris

Penggunaan kacamata pintar Meta juga mulai mendapat pembatasan di Inggris dan Wales. Pengadilan melarang penggunaan perangkat tersebut di ruang sidang karena adanya aturan ketat terkait pengambilan gambar dan video.

Tak hanya pengadilan, operator bioskop di Inggris juga mulai menerapkan kebijakan untuk melarang atau membatasi penggunaan kacamata pintar yang dilengkapi kamera.

Asosiasi Bioskop Inggris mengungkapkan kebijakan tersebut pada Agustus sebagai langkah untuk menjaga privasi pengunjung serta mencegah aktivitas perekaman tanpa izin.

Uni Eropa

Kacamata pintar turut menjadi perhatian regulator privasi di Eropa. Dewan Perlindungan Data Eropa bahkan menugaskan sebuah laporan untuk mengkaji aspek "penerimaan sosial" terhadap teknologi tersebut.

Anggota Parlemen Eropa, Veronika Cifrová Ostrihoňová, juga mendesak Komisi Eropa mempertimbangkan langkah regulasi yang diperlukan.

Hingga kini, Komisi Eropa belum mengusulkan aturan khusus yang secara langsung menargetkan kacamata pintar. Namun, meningkatnya penggunaan perangkat tersebut membuat isu privasi semakin mendapat perhatian.

Baca Juga: Apple Bersiap Sambut iPhone Duo, Aplikasi di App Store Mulai Dioptimalkan

Norwegia

Norwegia mengambil langkah yang lebih tegas. Pemerintah berencana mengusulkan larangan sementara penggunaan kacamata AI di sejumlah ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat.

Tempat yang menjadi perhatian antara lain taman, pantai, museum, pusat perbelanjaan, hingga berbagai acara publik.

Sementara itu, Oslo telah lebih dahulu melarang penggunaan kacamata pintar di sekolah-sekolah sejak Agustus.

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, Sistem Pengadilan Terpadu New York melarang penggunaan kacamata pintar di seluruh fasilitas pengadilan mulai 20 Juli.

Aturan tersebut berlaku untuk kacamata resep maupun nonresep, serta perangkat yang dikenakan di kepala dan memiliki kamera, mikrofon, komputer, atau teknologi lain yang dapat digunakan untuk merekam video maupun audio.

Pengunjung yang membawa perangkat tersebut diwajibkan menyerahkannya kepada petugas pengadilan untuk disimpan sebelum memasuki gedung.

Kacamata Pintar dan Tantangan Privasi

Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kacamata pintar tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga tantangan baru terkait privasi.

Kemampuan kamera dan mikrofon yang terintegrasi membuat perangkat ini berbeda dari kamera atau ponsel biasa karena dapat digunakan untuk merekam secara lebih diam-diam dalam aktivitas sehari-hari.

Seiring semakin populernya kacamata pintar berbasis AI, pemerintah dan regulator di berbagai negara kini menghadapi tantangan untuk mencari keseimbangan antara inovasi teknologi, kenyamanan pengguna, serta hak masyarakat atas privasi.