Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang mengusung pendekatan berbasis alam (nature-based solution) dijadwalkan berlangsung pada Oktober tahun ini di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Menurut AHY, strategi perlindungan kawasan Pantura Jawa tidak hanya bergantung sepenuhnya pada infrastruktur keras (grey infrastructure), melainkan juga memadukannya dengan pendekatan yang lebih alami dan ramah lingkungan.
"Inilah yang akan kita groundbreaking terlebih dahulu di Timbulsloko di Kabupaten Demak nanti diluncurkan sebuah gerakan sekaligus juga proyek mangrove di sejumlah segmen yang sudah ditetapkan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/10).
Ia menyebutkan bahwa pihaknya terus mematangkan rencana tersebut melalui koordinasi intensif serta menerima laporan berkala dari Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf.
"Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu saya juga berdiskusi dan memang benar ada rencana untuk groundbreaking program. Maksudnya adalah dalam konsep besar pembangunan giant sea wall atau sebetulnya lebih lengkap adalah coastal protection, perlindungan Pantai Utara Jawa," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pandangan masyarakat mengenai proyek giant sea wall yang sering kali diasosiasikan secara sempit sebagai bangunan beton masif perlu diluruskan. Pemerintah ingin mengusung konsep hibrid yang mengintegrasikan berbagai metode perlindungan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Meski demikian, AHY mengakui bahwa di beberapa titik krusial dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti di wilayah Teluk Jakarta, pembangunan infrastruktur keras berupa tanggul pantai maupun tanggul laut mutlak diperlukan mengingat kondisi wilayah yang sudah mengkhawatirkan.
"Tetapi pada prinsipnya adalah tidak menunggu secara utuh semuanya mana yang bisa kita lakukan, karena mangrove juga membutuhkan waktu, butuh proses tahunan juga untuk supaya menjadi kawasan mangrove yang solid, tangguh dan bisa memecah ombak sekaligus juga mengurangi dampak intrusi air laut masuk ke daratan," ujarnya.
Sebagai catatan, Menko Infra AHY secara konsisten mendorong percepatan upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan Pantura Jawa secara terpadu. Langkah ini diambil menyusul kondisi pesisir utara yang kian rentan akibat tingginya frekuensi banjir rob, fenomena penurunan muka tanah (land subsidence), serta dampak nyata perubahan iklim global berupa kenaikan permukaan air laut.
Megaproyek perlindungan Pantai Utara Jawa ini dirancang memiliki bentang panjang sekitar 575 kilometer yang dibagi menjadi dua wilayah utama, yakni Wilayah I yang mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon, serta Wilayah II yang mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.
Adapun ragam infrastruktur yang disiapkan untuk memperkuat pertahanan pesisir ini mencakup pembangunan tanggul laut lepas pantai (offshore dike), tanggul pengaman pantai (coastal dike), serta pemanfaatan pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi dan konservasi mangrove sebagai benteng alami (soft dike).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
