Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan 82,4 persen dari target APBN sebesar Rp727,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa alokasi awal TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun. Namun, anggaran tersebut kemudian diperkirakan meningkat karena adanya kebutuhan tambahan untuk penanganan bencana alam dan dukungan bagi daerah.
“APBN kita tahu bahwa alokasi awal adalah Rp693 triliun. Tapi, sejalan dengan berjalannya waktu ada bencana alam, ada tambahan untuk daerah. Maka, alokasi kami perkirakan kalau sudah ditotalkan menjadi Rp727 triliun,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Penyaluran TKD mencakup sejumlah kebutuhan pemerintah daerah. Dana transfer umum yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), misalnya, digunakan untuk membayar gaji sekitar 5,3 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah.
Baca Juga: Suahasil Lantik 14 Pejabat Baru Kemenkeu dan Sekretariat KSSK, Ini Daftarnya
Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 1,14 juta orang serta jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) bagi 596 ribu peserta.
Sementara itu, transfer khusus yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan hibah daerah digunakan untuk menunjang berbagai layanan publik. Dukungan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, hingga pembangunan infrastruktur daerah.
Di bidang pendidikan, penyaluran anggaran antara lain mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,7 juta siswa, bantuan pendidikan kesetaraan untuk 1,04 juta siswa, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) bagi 5,9 juta siswa.
Pemerintah juga menyalurkan tunjangan kepada 1,68 juta guru, memberikan dukungan untuk penguatan 77 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta membantu penanganan jalan sepanjang 398,6 kilometer.
Baca Juga: Pesan Pertama Menkeu Suahasil untuk Pegawai Kemenkeu: Kita Lanjutkan Pekerjaan!
Adapun Dana Desa, Dana Insentif, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan telah disalurkan kepada 75.172 desa. Anggaran tersebut turut mendukung 27.308 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada 727.907 keluarga penerima manfaat.
Suahasil mengatakan penyaluran TKD masih akan berlanjut pada Oktober, November, dan Desember 2026. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan layanan publik serta memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
Di sisi lain, APBN hingga 30 September 2026 mencatat defisit sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.660,5 triliun, setara 69,2 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja tersebut tumbuh 19 persen secara tahunan (yoy).
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
