BGN Kebut Aktivasi SPPG Baru di Wilayah 3T

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah percepatan tersebut dijalankan sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden melalui aktivasi SPPG yang dilakukan secara bertahap di berbagai penjuru tanah air.

“Untuk mempercepat wilayah 3T, tahap pertama yang sudah diselesaikan 480 SPPG di wilayah Indonesia Timur, termasuk enam provinsi Papua, kemudian NTT, Maluku,” ujar Zulkifli dalam sesi konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi program MBG di Jakarta, Senin (19/10).

Ia menambahkan, pada tahap kedua, pemerintah kembali mengaktifkan sebanyak 980 SPPG baru terhitung mulai tanggal 14 Oktober yang difokuskan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

 

Baca Juga: 2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Program MBG Jangkau Lebih dari 57 Juta Penerima Manfaat

Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli menegaskan bahwa seluruh prosedur pengajuan pendirian SPPG wajib ditempuh secara langsung melalui BGN tanpa melalui perantara atau makelar, serta meminta para calon mitra untuk menyerahkan data secara langsung kepada instansi berwenang.

Selain memperluas jangkauan wilayah, pemerintah resmi mengubah kebijakan terkait skema insentif bagi setiap unit SPPG. Jika sebelumnya insentif ditetapkan secara flat sebesar Rp6 juta per hari tanpa melihat volume produksi porsi, kini skema tersebut diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang berhasil disalurkan.

Menurut Zulkifli, skema insentif tetap senilai Rp6 juta per hari berisiko membebani anggaran, khususnya bagi unit SPPG yang melayani jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit.

Ia merinci alokasi anggaran program MBG sebesar Rp15.000 per porsi, yang terbagi atas Rp2.000 untuk insentif investor, Rp3.000 untuk biaya operasional, serta Rp10.000 murni dialokasikan bagi pengadaan bahan baku makanan.

Melalui skema lama, unit SPPG yang hanya memproduksi 1.000 porsi harus menanggung beban insentif setara Rp6.000 per porsi, yang dinilai berpotensi menggerus alokasi anggaran untuk kebutuhan esensial lainnya.

 

Baca Juga: BGN Aktifkan Kembali 980 Dapur MBG di Wilayah 3T dan Daerah dengan Stunting Tinggi

“Oleh karena itu, sudah diputuskan sekarang Rp2.000 per porsi,” tegas Zulkifli.

Di samping pembaruan skema insentif, BGN mencatat sebanyak 26.385 SPPG telah dinyatakan memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan operasional yang ditetapkan.

Zulkifli memaparkan bahwa syarat utama tersebut meliputi kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang berada dalam status penghentian operasional sementara, bebas dari catatan kejadian fatal atau kejadian luar biasa, serta melayani minimal lebih dari 1.000 penerima manfaat.

Seluruh persyaratan ketat ini diberlakukan sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan operasional setiap SPPG berjalan sesuai standar dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG.

 

(Sumber: Antara)