Airlangga: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Bagi HP Gratis ke Warga Buat Salurkan Bansos

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Okt 2026, 17:24
thumbnail-author
Naila Fadhilah
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/10/2026). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara tegas membantah adanya wacana atau pembahasan di tingkat pemerintah terkait rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat guna menunjang penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, pada Selasa (20/10).

Isu mengenai pembagian HP gratis tersebut sebelumnya sempat mencuat dan disebut-sebut menjadi bagian dari inisiatif pembukaan rekening massal bagi warga yang telah berusia 17 tahun, yang diproyeksikan untuk mempermudah distribusi bansos. Gagasan itu sempat disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo, dalam ajang Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa pekan lalu (13/10).

Kendati menepis isu pembagian perangkat komunikasi tersebut, Menko Airlangga memastikan bahwa program pembukaan rekening bank secara massal akan tetap berjalan sesuai rencana. Kebijakan strategis ini kini tinggal menunggu penyelesaian dan penerbitan regulasi pendukungnya.
 

"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ungkapnya.

Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,8 triliun. Penyaluran program penyediaan rekening massal ini dipercayakan kepada perbankan milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.

Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan agar setiap warga negara Indonesia memiliki akses kepemilikan rekening perbankan, yang sekaligus diharapkan mampu mengakselerasi tingkat inklusi serta literasi keuangan secara nasional.
 
(Sumber: Antara)
 
x|close