Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga penghujung 2026, kendati harga minyak mentah dunia terus mengalami peningkatan.
Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengkaji dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Ia mengungkapkan, harga ICP saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan asumsi harga minyak mentah dalam APBN yang ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel.
Apabila tren kenaikan berlanjut, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah masih berpotensi berada di bawah 100 dolar AS per barel.
Meski demikian, peningkatan harga minyak dunia dapat berdampak pada bertambahnya kebutuhan anggaran untuk subsidi energi. Tambahan anggaran tersebut diperlukan agar harga BBM bersubsidi tetap stabil dan tidak membebani masyarakat.
Baca Juga: Ungkap Penyebab Kelangkaan BBM di Bali, Bahlil: Kapal dari Jawa Terlambat Masuk
Bahlil kembali menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini.
"Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Sidang tersebut digelar untuk mengevaluasi dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Selain membahas kebijakan energi, Bahlil turut menyampaikan perkembangan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), khususnya komoditas batu bara.
Ia memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara berpeluang melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp133 triliun. Realisasinya diproyeksikan menembus lebih dari Rp160 triliun.
Sementara itu, devisa ekspor batu bara yang ditargetkan mencapai 27 miliar dolar AS diperkirakan dapat melampaui 30 miliar dolar AS. Capaian tersebut menjadi salah satu perkembangan positif sektor energi dan sumber daya mineral di tengah dinamika harga komoditas global.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
