Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (ketiga kanan) dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan agar program operasi pasar pangan digencarkan dan diperkuat secara menyeluruh guna mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah.
“Operasi pasar (harus) terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain,” ujar Mendagri Tito saat menyampaikan arahannya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada hari Senin (26/10).
Tito menekankan bahwa pemerintah telah mengantongi data komprehensif mengenai peta wilayah kabupaten/kota serta jenis komoditas pangan tertentu yang memerlukan intervensi segera. Dengan ketersediaan data yang terukur ini, pelaksanaan operasi pasar dipastikan dapat menyasar titik-titik yang paling membutuhkan secara efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta jajaran pemerintah daerah untuk mempererat koordinasi lintas sektor agar rantai distribusi pangan tetap lancar, sehingga potensi gejolak harga di pasaran dapat diredam lebih dini.
Mengingat lonjakan permintaan masyarakat menjelang libur akhir tahun merupakan siklus rutin tahunan, Mendagri menilai langkah-langkah antisipatif mutlak harus disiapkan sejak jauh hari.
Selain mengandalkan operasi pasar murah, pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan penyaluran berbagai program perlindungan sosial baik berupa bantuan sosial tunai, non-tunai, maupun distribusi bantuan pangan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga musiman. Tito juga meminta pemerintah daerah agar berinisiatif memanfaatkan ruang fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi warganya.
Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai kunci utama keberhasilan pengendalian inflasi, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik pasokan serta tantangan komoditas pangan yang beragam. Melalui sinergi terpadu ini, pemerintah optimistis stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi dapat terjaga dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, turut memberikan jaminan bahwa ketersediaan cadangan beras nasional berada dalam kondisi yang sangat aman untuk menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Amran menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini bertengger di angka sekitar 4,5 juta ton, didukung oleh stabilitas produksi domestik yang terus berlanjut.
“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” tegas Amran.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
