Menko PM, Muhaimin Iskandar (NTVNews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya menjadikan orientasi pemberdayaan sebagai arus utama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia meminta agar anggaran untuk pemberdayaan tidak lagi diposisikan sebagai anak tiri oleh kementerian dan lembaga terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin dalam konferensi pers terkait evaluasi program kerja dan capaian pengentasan kemiskinan, 27 Oktober 2026. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki aspek pemberdayaan yang jelas dan mampu membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
"Hendaknya semua APBN yang keluar dimensinya adalah pemberdayaan dan membangun ekosistem ekonomi sehingga tidak ada lagi ego sektoral menggunakan APBN masing-masing tanpa ada satu koordinasi pemberdayaan," ujar Muhaimin di plaza BP Jamsostek, Rasuna Said, 27 Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, Muhaimin mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan nasional saat ini mengalami penurunan dari 8,57 persen menjadi 8,07 persen. Sebanyak 1,1 juta jiwa penduduk miskin ekstrem juga telah didorong keluar dari garis kemiskinan, dengan target kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada akhir tahun ini.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, sebagai kementerian baru, mengusung tiga tahapan pekerjaan utama. Pertama, mengubah paradigma pembangunan dari bantuan sosial (bansos) menjadi pemberdayaan, dengan mengusung tagline bansos sementara berdaya selamanya. Kedua, mendorong cara kerja baru yang ditopang oleh integrasi data terpusat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan akurasi penyaluran bantuan.
"Digitalisasi sedang terus kita lakukan agar nanti semakin kelihatan siapa yang berhak menerima bantuan dan siapa yang tidak berhak menerima bantuan sosial," kata Muhaimin.
Ia mencatat bahwa pemerintah saat ini telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin, menyediakan akses pendidikan bagi 44,2 ribu anak di sekolah rakyat, serta memberikan akses permodalan terjangkau kepada 3,25 juta pelaku UMKM.
Dalam dua tahun pemerintahan, Muhaimin menyebut program Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai inisiatif berbasis APBN yang paling menonjol dan berkinerja terbaik.
Ia menilai BGN mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja secara masif dan efisien. Tercatat sebanyak 1,3 hingga 1,5 juta warga miskin langsung terserap sebagai pekerja, sementara 148.000 pelaku usaha baru masuk ke dalam mata rantai pasok ekosistem BGN.
"Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat," ungkapnya.
Baca Juga: Menko Muhaimin Minta Kepala Bappenas Sampaikan ke Menkeu: Jangan Pelit!
Selain program pemerintah, Muhaimin juga mengapresiasi peran serta masyarakat dan sektor swasta, mulai dari tradisi kemandirian pesantren, inisiatif kawasan industri seperti MM 2100 yang menyediakan pendidikan vokasi siap kerja berstandar industri, hingga transformasi lembaga zakat dan filantropi yang kini bergeser menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat.
Meski mencatatkan sejumlah capaian positif, Muhaimin tak menampik masih ada kelemahan yang harus diperbaiki, terutama terkait konsistensi anggaran pemberdayaan di kementerian dan lembaga, serta perlunya sinkronisasi data yang akurat dengan pihak swasta.
"Kelemahannya yang pertama per APBN, saya minta kepada Kementerian Keuangan, kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Arus utama APBN kita harus pemberdayaan," tegasnya.
Pemerintah berharap melalui integrasi lintas sektor baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun filantropi upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi, tergraduasi, dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat secara luas.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
