Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menyiapkan skema baru pengelolaan dana pesangon melalui Dana Cadangan Pesangon (DCP). Kebijakan ini mewajibkan perusahaan menyediakan dana khusus untuk menjamin pemenuhan hak pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah memberikan masa transisi kepada perusahaan untuk mempersiapkan pengalihan pengelolaan dana pesangon ke lembaga pemerintah yang nantinya ditunjuk.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menyampaikan perusahaan perlu mulai melakukan persiapan sebelum Oktober 2027. Sementara itu, lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon ditargetkan mulai bekerja pada 2028.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika terkena PHK, termasuk apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Lantas, apa saja fakta mengenai Dana Cadangan Pesangon yang akan dikelola pemerintah? Berikut penjelasannya.
1. Diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026
Dana Cadangan Pesangon merupakan kebijakan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 253 ayat (1), disebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.
Selanjutnya, Pasal 253 ayat (2) menjelaskan bahwa penyediaan dana tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun.
Melalui aturan ini, pemerintah berupaya memberikan kepastian mengenai pemenuhan hak pekerja ketika hubungan kerja berakhir.
Baca Juga: Pemerintah Minta Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Pesangon
Pelayanan pemberkasan untuk pencairan JHT korban PHK Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (5/3/2025). (Antara)
2. Perusahaan Wajib Menyetorkan Dana Pesangon Mulai Oktober 2027
Kemnaker memberikan waktu kepada perusahaan untuk mempersiapkan penerapan skema Dana Cadangan Pesangon sebelum Oktober 2027.
Indah Anggoro Putri menjelaskan perusahaan memiliki masa transisi selama satu tahun untuk mendata jumlah pekerja serta mempersiapkan dana pesangon yang akan dialihkan ke lembaga pengelola pemerintah.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat, 13 November 2026.
Sementara itu, lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Perusahaan perlu mempersiapkan administrasi dan perhitungan kewajiban pesangon agar dapat menyesuaikan diri dengan mekanisme baru tersebut.
3. Dana Pesangon Diperhitungkan Sejak Awal Hubungan Kerja
Dalam skema baru ini, perusahaan perlu memperhitungkan potensi kewajiban pembayaran pesangon sejak awal hubungan kerja.
Indah menjelaskan kewajiban tersebut berkaitan dengan pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelas Indah.
Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak baru memikirkan ketersediaan dana pesangon ketika keputusan PHK sudah dilakukan.
Adapun besaran dana yang harus disediakan, mekanisme pemupukan, serta tata cara penyetorannya masih menunggu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Baca Juga: Danantara Disebut Bakal Kelola Dana Pesangon, Kemnaker: Belum Ada Keputusan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait putusan pailit/Ist
4. Dana Cadangan Pesangon Akan Dikelola Lembaga Pemerintah
Sesuai Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026, Dana Cadangan Pesangon nantinya dikelola oleh lembaga pemerintah.
Namun, hingga pertengahan November 2026, pemerintah belum mengumumkan lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana tersebut.
Kemnaker juga menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai pihak yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Cadangan Pesangon.
Sebelum ditetapkan, pemerintah akan menyusun aturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah dengan melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.
Beberapa aspek yang akan diatur meliputi mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
5. Dana Pesangon Bukan Dipotong dari Gaji Pekerja
Salah satu hal yang perlu diketahui mengenai Dana Cadangan Pesangon adalah kewajiban penyediaannya berada pada pihak pengusaha.
Ketentuan dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 menyebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan tersebut sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Dengan demikian, ketentuan ini bukan merupakan aturan pemotongan gaji pekerja untuk membiayai dana pesangon.
Kebijakan tersebut juga berbeda dengan program pensiun yang selama ini dikenal melalui Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Meski demikian, rincian teknis mengenai sumber pendanaan dan mekanisme penyetorannya masih menunggu Peraturan Pemerintah.
PT Yihong Novatex PHK 1.126 Karyawan Usai Mogok Kerja Selama 4 Hari (IG: fakta.indo)
6. Usaha Mikro dan Kecil Dikecualikan
Tidak semua perusahaan diwajibkan mengikuti ketentuan penyediaan Dana Cadangan Pesangon.
Pasal 253 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 secara khusus mengecualikan pengusaha pada usaha mikro dan kecil dari kewajiban menyediakan dana cadangan tersebut.
Meski demikian, pengecualian itu bukan berarti pekerja di usaha mikro dan kecil kehilangan hak atas pesangon.
Dalam Pasal 250, UU tersebut tetap mengatur kewajiban pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah kepada pekerja yang mengalami PHK.
Besaran hak tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh.
Baca Juga: AHY: Integritas Sistem Keuangan Fondasi Penting Pembangunan Nasional
7. Perusahaan yang Tidak Menyediakan Dana Bisa Dikenai Sanksi
Pemerintah juga menyiapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan Dana Cadangan Pesangon.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 253 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026.
Ada empat bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan, yakni:
1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan usaha.
3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
4. Pencabutan perizinan berusaha.
Adapun tata cara pengenaan sanksi tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengumumkan pencabutan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 285 pekerja PT. Multistrada Arah Sarana (Antara)