A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: foreach() argument must be of type array|object, string given

Filename: libraries/General.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /www/ntvweb/application/libraries/General.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /www/ntvweb/application/controllers/Read.php
Line: 64
Function: popular

File: /www/ntvweb/index.php
Line: 326
Function: require_once

Benarkah Dana Cadangan Pesangon Buruh Bakal Dikelola Danantara? - Ntvnews.id

Benarkah Dana Cadangan Pesangon Buruh Bakal Dikelola Danantara?

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 13:15
thumbnail-author
Muslimin Trisyuliono
Penulis
thumbnail-author
Tim Redaksi
Editor
Bagikan
Ilustrasi - Gedung Wisma Danantara Indonesia di Jakarta Ilustrasi - Gedung Wisma Danantara Indonesia di Jakarta (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah akan mewajibkan pengusaha untuk menyetor Dana Cadangan Pesangon buruh ke lembaga pengelola yang dibentuk pemerintah.

ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara.

Kemnaker menegaskan informasi tersebut tidak benar. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan maupun menunjuk lembaga yang akan bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. 

Baca juga: Danantara Siapkan 3 Proyek Strategis di Aceh, Ada Kilang Arun dan Andaman

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengumumkan pencabutan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 285 pekerja PT. Multistrada Arah Sarana <b>(Antara)</b> Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengumumkan pencabutan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 285 pekerja PT. Multistrada Arah Sarana (Antara)

Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam keterangan tertulis dikutip, Selasa 17 November 2026.

Putri menjelaskan, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Putri menjelaskan, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. 

Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Baca juga: Danantara Disebut Bakal Kelola Dana Pesangon, Kemnaker: Belum Ada Keputusan

Perwakilan asosiasi buruh menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk persoalan PHK sepihak dan penyesuaian UMP, dalam acara Audiensi Ketenagakerjaan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta. Perwakilan asosiasi buruh menyampaikan berbagai aspirasi, termasuk persoalan PHK sepihak dan penyesuaian UMP, dalam acara Audiensi Ketenagakerjaan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta.

Putri menambahkan, peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. 

Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Putri menegaskan, setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.