A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: foreach() argument must be of type array|object, string given

Filename: libraries/General.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /www/ntvweb/application/libraries/General.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /www/ntvweb/application/controllers/Read.php
Line: 64
Function: popular

File: /www/ntvweb/index.php
Line: 326
Function: require_once

Menaker Tetapkan 21 November sebagai Tenggat Penetapan UMP 2027 - Ntvnews.id

Menaker Tetapkan 21 November sebagai Tenggat Penetapan UMP 2027

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 12:52
thumbnail-author
Annisa Aldifa Keyla
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026 (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki waktu hingga 21 November 2026 untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027.

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Yassierli menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berkoordinasi dan menyosialisasikan ketentuan penetapan upah minimum kepada para gubernur, bupati, wali kota, serta kepala dinas terkait.

“Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar dia.

Surat edaran tersebut memuat sejumlah pedoman untuk menentukan upah minimum sektoral serta memperkirakan besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

Baca Juga: Kemnaker Pastikan UMP 2027 Diumumkan pada 21 November

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” katanya.

Lebih lanjut, Menaker menyebut penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam proses penghitungannya, terdapat tiga aspek utama yang menjadi pertimbangan, yakni KHL, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula pengupahan juga mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.

Untuk memperoleh hasil perhitungan yang lebih akurat, Kemnaker sedang menyusun estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi KHL tersebut mencakup empat komponen, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Selain untuk tingkat provinsi, Kemnaker juga menyusun perkiraan KHL di tingkat kabupaten/kota melalui pengelompokan daerah berdasarkan 11 parameter karakteristik wilayah.

Baca Juga: Menaker Bicara soal Penghitungan UMP 2027

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar aspirasi seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dapat terakomodasi.

(Sumber: Antara)