A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: foreach() argument must be of type array|object, string given

Filename: libraries/General.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /www/ntvweb/application/libraries/General.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /www/ntvweb/application/controllers/Read.php
Line: 64
Function: popular

File: /www/ntvweb/index.php
Line: 326
Function: require_once

Menaker Sebut Aturan Turunan Dana Cadangan Pesangon Masih Disiapkan - Ntvnews.id

Menaker Sebut Aturan Turunan Dana Cadangan Pesangon Masih Disiapkan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 17 Nov 2026, 14:02
thumbnail-author
Jihan Dwicahya
Penulis
thumbnail-author
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih menyusun peraturan pelaksanaan mengenai dana cadangan pesangon. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” kata Menaker dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Yassierli membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai kewajiban perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar, bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor ke mana, peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,” ujar Yassierli.

Baca Juga: Benarkah Dana Cadangan Pesangon Buruh Bakal Dikelola Danantara?

Ia menjelaskan, pemerintah akan mengumumkan perkembangan kebijakan tersebut setelah seluruh proses pembahasan, penyusunan, hingga penetapan aturan pelaksana selesai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Yassierli menegaskan pemerintah ingin memastikan kebijakan dana cadangan pesangon tidak memberatkan perusahaan. Pada saat yang sama, aturan tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan, dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini, bersama dengan DPR, adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” kata Yassierli.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembentukan lembaga khusus untuk mengelola dana tersebut, Yassierli mengatakan pemerintah masih perlu melakukan kajian lebih lanjut.

Baca Juga: Pemerintah Minta Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Pesangon

“Belum dikaji, nanti kita lihat detilnya di peraturan turunan,” ujarnya singkat.

Ia menambahkan, penyusunan kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kalangan dunia usaha, serikat pekerja atau buruh, DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga Presiden Prabowo Subianto.

Yassierli menyebut pemerintah akan membuka ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan. Konsultasi juga akan dilakukan bersama DPR, Presiden, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Prosesnya pasti akan panjang, nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak. Tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko (Perekonomian, Airlangga Hartarto) tentunya. Jadi mohon ditunggu saja dulu,” jelas Menaker Yassierli.

(Sumber: Antara)